ADALAH sebuah kekeliruan apabila kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang terjadi di tengah krisis moneter tahun 1997/1998 disamakan dengan krisis ekonomi akibat penyebaran virus mematikan Covid-19 ini.
Kasus BLBI terjadi karena banyak pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang dilakukan pemilik bank swasta nasional saat itu. Mereka mengucurkan kredit kepada grup usaha mereka sendiri. Pelanggaran BMPK ini adalah pelanggaran hukum yang memiliki sanksi denda juga pidana.
Sebelum krisis moneter 1997/1998 pengawasan Bank Indonesia terhadap dunia perbankan sangat longgar. Bahkan ada aturan di dalam UU BI yang membolehkan BI memberikan bantuan likuiditas. Maka BI pun mengucurkan bantuan kepada bank-bank bermasalah itu dalam jumlah besar.
Juga patut diduga pada saat itu terjadi kongkalikong dan moral hazard antara pejabat BI dengan pemilik bank yang mendapat bantuan likuiditas. Inti dari kongkalikong itu adalah membuat bank sakit menjadi sehat melalui injeksi BLBI.
Akibatnya, nilai tukar rupiah dihajar di pasar uang dan nilainya jatuh terdepresiasi sangat dalam dari Rp 2.500 per dolar AS menjadi 20 ribu per dolar AS. Lantas banyak pinjaman perbankan yang terkait dengan valas mengalami default dan gagal bayar.
Hampir semua bank mengalami kesulitan likuiditas, sementara BI tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menyelamatkan perbankan nasional. Bahkan BI sebagai bank sentral pun mengalami kesulitan likuiditas.
Ini yang melatari mengapa pada periode krisis 1998 dan 1999 sampai 2001 banyak bank yang ditutup.
Situasi ini berbeda dengan krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Secara umum, walau berada di tengah ketidakpastian akibat trade war antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat China beberapa tahun belakangan ini, sebelum Covid-19 melanda aktivitas ekonomi global dan nasional berjalan relatif normal.
Pada tanggal 27 November 2019 kasus virus corona baru untuk pertama kali ditemukan di Wuhan, Provinsi Hubei, RRC. Lalu menyebar ke seluruh pelosok dunia yang menyebabkan sisi supply dan sisi demand secara global mengalami kontraksi dan menyusut sangat tajam dalam durasi waktu yang sangat cepat sekali. Dalam hitungan hari, minggu dan bulan yang sangat pendek.
Ada social distancing, ada physical distancing. Kehidupan sosial terhenti. Ada lockdown, ada pembatasan wilayah dalam skala besar dan terbatas. Restaurant tutup. Aktivitas sosial, transportasi beroperasi terbatas dan usaha ikut terhenti sebagai akibat dari adanya pembatasan.
Dunia usaha yang tadi sehat tiba-tiba berhenti. UMKM yang tadi sehat berhenti. MRT yang tadi beroperasi baik terhenti dan dibatasi. Taksi konvensional dan taksi daring/online yang tadinya normal mengalami penurunan yang sangat drastis.
Pandemi Covid-19 benar-benar memporak-porandakan semua aktivitas kehidupan dan bisnis.
Perbankan dan sektor keuangan yang tadinya menerima pembayaran dari para debitur secara rutin tiap bulan, dalam operasi tiap hari mereka tiba-tiba harus melakukan relaksasi dan restrukturisasi kredit para debitur. Sementara kewajiban bank untuk membayar bunga tabungan, bunga deposito, dan pembayaran dana pihak ketiga lainnya tetap berjalan.
Sektor riil yang tadinya normal menjadi sangat terpukul dan akibat lanjutan dari pukulan sektor riil ini pasti ke sektor perbankan.
Inilah kenapa bantuan program pemulihan ekonomi nasional oleh negara harus berbiaya murah dan semua anggota KSSK, dalam hal ini Pemerintah lewat Kemenkeu, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjaminan Simpanan, harus berbagi beban atau sharing the pain di saat situasi yang sangat berat saat ini.
Krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini lebih berat dan lebih besar dari sisi skala dibandingkan dengan Great Deppression tahun 1928, Krisis Moneter 1998 dan Global Financial Crisis 2008.
Dengan demikian, tidak tepat apabila kebijakan yang diambil Gubernur BI untuk menyelamatkan dan memulihkan perekonomian nasional yang terganggu akibat Covid-19 disamakan dengan kebijakan yang diambil sebagai respon terhadap krisis moneter 1997/1998.
Kalau cara memahami kedua kasus ini sudah salah sejak awal, bagaimana mau membantu mencari jalan keluar? Bisa-bisa kita malah mengarah ke jalan buntu.
Siapa yang akan menjadi korban ketika kebijakan nantinya menemui jalan buntu? Rakyat kecil pemilik UMKM, debitur ultra mikro, debitur mikro, debitur KUR, kredit kecil dan menengah dan kredit dalam skala korporasi.
Negara juga akan kesulitan mengatasi pandemi Covid-19 karena keterbatasn ruang fiskal yang ada. Program jaring pengaman sosial berjalan tapi dalam skala yang sangat terbatas. Dan ada risiko sosial yang tinggi bila bantuan sosial tidak merata.
Akan ada ketidakadilan di akar rumput. Ini bisa menjadi awal pemicu ketidakpuasan rakyat pada program pemerintah. Sehingga bisa menjadi gejolak sosial keamanan dan mengarah pada ketidaksatabilan politik.
M. MisbakhunPenulis adalah anggota Komisi XI DPR RI.
