Berita

Sebuah sekolah di Bekasi, Jawa Barat roboh/Net

Politik

Momen Hardiknas, Sarana Dan Kualitas Pendidikan Harus Merata Hingga Pelosok Daerah

MINGGU, 03 MEI 2020 | 13:04 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kualitas pendidikan nasional masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bukan hanya aspek kualitas kurikulum, melainkan kecukupan sarana prasarana, disparitas standar dan kualitas, angka putus sekolah, dan kesejahteraan guru serta tenaga kependidikan harus benar-benar diperbaiki pemerintah dalam momen hari pendidikan yang jatuh setiap 2 Mei.

"Permasalahan tersebut sebagian sudah bertahun-tahun menjadi PR dan perlahan kita benahi dan perjuangkan lewat legislasi dan kebijakan pemerintah. Ada yang berhasil, ada pula yang terkendala," kata ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulisnya, Minggu (3/5).


Soal dunia pendidikan, PKS berkomitmen bahwa kurikulum harus mencerminkan visi pembentukan karakter siswa yang cerdas iptek, imtak, dan berwawasan kebangsaan. Di sinilah pentingnya pengajaran kembali nilai-nilai moral Pancasila dan pemerataan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk tujuan kemajuan dunia pendidikan.

Untuk mewujudkan pendidikan berkualitas dibutuhkan guru, pendidik, dan dosen yang terus meningkat kualitasnya dan terjamin kesejahteraannya. PKS juga meminta tunjangan guru honorer dosen ditingkatkan.

Pendidikan berkualitas juga membutuhkan sarana prasarana memadai mulai dari kecukupan bahan ajar dan buku-buku, kelayakan sekolah dan ruang kelas, hingga kelengkapan yang layak bagi seluruh siswa didik di seluruh pelosok daerah.

"Kami sedih dan trenyuh menemukan banyak sekolah tidak layak bahkan nyaris roboh di sejumlah daerah. Kontras sekali dengan kebanyakan sekolah di pusat kota dan pemerintahan," urainya.

Tak hanya itu, akses pendidikan juga harus terbuka luas bagi seluruh anak usia sekolah di seluruh Indonesia. Karena pendidikan adalah hak seluruh warga negara, hak anak-anak, dan negara wajib memenuhinya.

"Untuk itu kami mendorong pemerintah menuntaskan program wajib belajar serta memperluas akses pendidikan melalui pendidikan gratis dan beasiswa hingga pendidikan tinggi," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

UPDATE

Perang di Meja Runding

Kamis, 09 April 2026 | 06:16

Kecanggihan Alat Perang AS-Israel Bisa Dikalahkan

Kamis, 09 April 2026 | 06:04

Polisi di Jateng Dilaporkan Usai Rekam Polwan Mandi

Kamis, 09 April 2026 | 05:36

Tatanan Baru Dunia di Bawah Naungan Syariah Islam dan Khilafah

Kamis, 09 April 2026 | 05:26

Pemuda di Solo Tanam Ganja di Rumah

Kamis, 09 April 2026 | 05:10

Polda Sumsel Pamerkan 1.715 Unit Motor Hasil Curian

Kamis, 09 April 2026 | 04:20

Bandung Masuk 5 Besar Destinasi Wisata Terpopuler di Asia

Kamis, 09 April 2026 | 04:16

Pemprov Jateng Gratiskan Bea Balik Nama Kendaraan Bekas

Kamis, 09 April 2026 | 04:01

Mental Baja di Ujung Kiamat, Iran Tetap Berkata ‘Tidak’

Kamis, 09 April 2026 | 03:30

Jusuf Kalla Tersinggung Berat Omongan Rismon

Kamis, 09 April 2026 | 03:28

Selengkapnya