Walikota Kendari, Sulkarnain Kadir/Rep
Penyaluran bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos) ke Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) masih belum optimal.
Pasalnya, dari 21 ribu data yang telah diserahkan Pemkot Kendari ke Kemensos, hanya separuh data yang terkonfirmasi.
Demikian disampaikan Walikota Kendari, Sulkarnain Kadir dalam diskusi daring Polemik bertajuk "PSBB, Mudik, dan Bansos", Sabtu (2/5).
"Sekalian curhat ini, mumpung ada Stafsus Wapres (Ikhsan Abdullah). Kami sudah mengajukan data sebanyak 21 ribu ke Kemensos, tapi yang data yang baru terkonfirmasi, yang akan dapat bantuan itu 10.515 KK. Ini kan berarti hanya setengah dari masyarakat yang membutuhkan," ujar Sulkarnain Kadir.
Menurut dia, jika Bansos hanya bisa menampung setengah dari masyarakat yang membutuhkan maka sebagian masyarakat lainnya terpaksa harus menderita.
Hal ini, kata Sulkarnain Kadir, adalah hal yang tidak diinginkan.
"Repot kalau yang terjadi sebagian dapat, sebagain tidak, nanti akan menimbulkan kecemburan, nanti juga bisa memicu keresahan sosial," sesalnya.
Atas dasar itu, Sulkarnain Kadir menyarankan agar kewenangan program bansos ini diberikan kewenangan kepada kepala daerah. Misalnya, ketika pemerintah pusat mematok Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 600 ribu per KK per bulan selama tiga bulan, itu dibagi rata agar masyarakat kebagian semua.
"Jadi, sekedar saran, mungkin diberikan kewenangan kepada daerah. Bisa tidak daerah diberikan kewenangan? Misalnya 600 ribu per KK kita pecah menjadi 300 rb per KK selama tiga bulan untuk 21 ribu warga. Daripada hanya 10 ribu yang dapat. Kira-kira bisa gak begitu? Kan khawatir juga kalau mengambil kebijakan tapi malah bertentangan dengan pusat," pungkasnya.
