PKS: Bukan Kapitalistik, Negara Punya Tanggung Jawab Konstitusional Sejahterakan Buruh

Kondisi buruh di tengah pandemik Covid-19 memprihatinkan karena tak sedikit dari mereka yang di-PHK dan dirumahkan.

Berangkat dari kondisi tersebut, Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini meminta pemerintah menjamin kebutuhan mereka dengan program jaring pengaman sosial di masa pandemik yang telah diluncurkan serta memastikan pemerataannya.

"PKS dan Fraksi PKS seluruh Indonesia juga semaksimal mungkin turut membantu langsung kebutuhan rakyat melalui tebar paket kebutuhan pokok sejak awal pandemik ini terjadi. Kita terus mengajak seluruh elemen bangsa untuk saling membantu," kata Jazuli Juwaini dalam keterangannya, Jumat (1/5).

Di hari buruh ini, pihaknya berkomitmen melindungi hak-hak buruh serta memajukan kesejahteraan melalui regulasi yang semakin berkeadilan dan berpihak pada buruh. Hal itu sesuai dengan semangat Pancasila dan UUD 1945.

"Kita punya tanggung jawab konstitusional menjaga hubungan industrial yang berkeadilan dan menyejahterakan buruh, karena ekonomi kita sejatinya bukan ekonomi kapitalistik. Pancasila dan UUD 1945 memerintahkan kita untuk untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan sosial," paparnya.

"Jangan tempatkan buruh dan tenaga kerja kita dalam relasi industrial yang kapitalistik, pasar bebas, atas nama investasi dan pencapaian ekonomi karena hal itu menjauhi semangat perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat," pungkas Jazuli.