Berita

Marsma TNI Jorry S.Koloay/Net

Kesehatan

Mekanisme Distribusi dan Pengadaan Alat Kesehatan Untuk Penanganan Covid-19 Terpusat di Gugus Tugas

KAMIS, 30 APRIL 2020 | 19:19 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, telah membuat mekanisme distribusi dan pengadaan alat kesehatan yang dibutuhkan, baik untuk pemerintah daerah maupun rumah sakit rujukan.

Wakil Asisten Operasi Panglima TNI, Marsma TNI Jorry S.Koloay menerangkan, Gugus Tugas sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat memiliki bagian logistik, yang tugasnya menangani distribusi dan pengadaan alat dan material kesehatan.

"Gugus tugas bidang logistik juga bekerjasama dengan pihak lain di dalam mengantar, mengawal, menyalurkan alat material kesehatan, yang dibutuhkan masyarakat yang terdampak Covid-19 secara tepat sasaran," kata Jorry S.Koloay dalam jumpa pers di Gedung Graha BNPB, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (30/4).


Secara tekhnis, lanjutnya, Gugus Tugas dibekali tiga gudang penyimpanan barang, yakni gudang pusat di Bandara Halim Jakarta Timur, gudang di Bogor, dan gudang Arsip Percetakan Nasional.

Nantinya dari tiga gudang tersebut, pemerintah akan mendistribusikan alat kesehatan menggunakan sarana angkutan darat, udara ataupun laut, ke seluruh wilayah di Indonesia atau ke rumah sakit rujukan yang membutuhkan.

"Pengiriman dan penyeluran dikoordinasikan dengan beberpaa pihak, antara lain kementerian kesehatan, BNPB, Mabes TNI, pihak distributor alat kesehatan, serta pihak pihak ekspedisi dan swasta, maupun yang menggunakan pesawat TNI AU," jelasnya.

Sedangkan, untuk mekanisme pengadaan alat, Gugus Tugas memperoleh stok alat kesehatan melalui dua jalur, yakni dari bantuan pihak luar pemerintahan, atau dari pembelian dengan pihak lain, baik dari swasta di dalam negeri maupun luar negeri.

"Bantuan atau pengadaan alat kesehatan dari luar negeri maupun dari swasta, maupun BUMN, itu dikoordinasikan dan didaftarkan di tata kelola oleh Gugus Tugas Covid-19," katanya.

"Hal ini kerjasama baik dari BNPB, Kemeneterian Luar Negeri, ditjen bea cukai kementerian keuangan, kementerian perdagangan dan instansi terkait lainnya," pungkasnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Bakom RI Gandeng Homeless Media Perluas Komunikasi Pemerintah

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:17

Bakom Rangkul Homeless Media, Komisi I DPR: Layak Diapresiasi tetapi Tetap Harus Diawasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:12

Israel Kucurkan Rp126 Triliun demi Pulihkan Citra Global yang Kian Terpuruk

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:11

Teguh Santosa: Nuklir Jangan Dijadikan Alat Tawar Politik Global

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:55

AS-Iran di Ambang Kesepakatan Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:34

LHKPN Prabowo dan Anggota Kabinet Merah Putih Masih Tahap Verifikasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:22

Apa Itu Homeless Media Dan Mengapa Populer Di Era Digital Saat Ini

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:13

Tangguh di Level 7.117, IHSG Menguat 0,36 Persen di Sesi I

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:13

China dan Iran Gelar Pertemuan Penting Bahas Situasi Timur Tengah

Kamis, 07 Mei 2026 | 12:46

Industri Film Bisa jadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru

Kamis, 07 Mei 2026 | 12:15

Selengkapnya