Berita

Marsma TNI Jorry S.Koloay/Net

Kesehatan

Mekanisme Distribusi dan Pengadaan Alat Kesehatan Untuk Penanganan Covid-19 Terpusat di Gugus Tugas

KAMIS, 30 APRIL 2020 | 19:19 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, telah membuat mekanisme distribusi dan pengadaan alat kesehatan yang dibutuhkan, baik untuk pemerintah daerah maupun rumah sakit rujukan.

Wakil Asisten Operasi Panglima TNI, Marsma TNI Jorry S.Koloay menerangkan, Gugus Tugas sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat memiliki bagian logistik, yang tugasnya menangani distribusi dan pengadaan alat dan material kesehatan.

"Gugus tugas bidang logistik juga bekerjasama dengan pihak lain di dalam mengantar, mengawal, menyalurkan alat material kesehatan, yang dibutuhkan masyarakat yang terdampak Covid-19 secara tepat sasaran," kata Jorry S.Koloay dalam jumpa pers di Gedung Graha BNPB, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (30/4).


Secara tekhnis, lanjutnya, Gugus Tugas dibekali tiga gudang penyimpanan barang, yakni gudang pusat di Bandara Halim Jakarta Timur, gudang di Bogor, dan gudang Arsip Percetakan Nasional.

Nantinya dari tiga gudang tersebut, pemerintah akan mendistribusikan alat kesehatan menggunakan sarana angkutan darat, udara ataupun laut, ke seluruh wilayah di Indonesia atau ke rumah sakit rujukan yang membutuhkan.

"Pengiriman dan penyeluran dikoordinasikan dengan beberpaa pihak, antara lain kementerian kesehatan, BNPB, Mabes TNI, pihak distributor alat kesehatan, serta pihak pihak ekspedisi dan swasta, maupun yang menggunakan pesawat TNI AU," jelasnya.

Sedangkan, untuk mekanisme pengadaan alat, Gugus Tugas memperoleh stok alat kesehatan melalui dua jalur, yakni dari bantuan pihak luar pemerintahan, atau dari pembelian dengan pihak lain, baik dari swasta di dalam negeri maupun luar negeri.

"Bantuan atau pengadaan alat kesehatan dari luar negeri maupun dari swasta, maupun BUMN, itu dikoordinasikan dan didaftarkan di tata kelola oleh Gugus Tugas Covid-19," katanya.

"Hal ini kerjasama baik dari BNPB, Kemeneterian Luar Negeri, ditjen bea cukai kementerian keuangan, kementerian perdagangan dan instansi terkait lainnya," pungkasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya