Berita

Marsma TNI Jorry S.Koloay/Net

Kesehatan

Mekanisme Distribusi dan Pengadaan Alat Kesehatan Untuk Penanganan Covid-19 Terpusat di Gugus Tugas

KAMIS, 30 APRIL 2020 | 19:19 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, telah membuat mekanisme distribusi dan pengadaan alat kesehatan yang dibutuhkan, baik untuk pemerintah daerah maupun rumah sakit rujukan.

Wakil Asisten Operasi Panglima TNI, Marsma TNI Jorry S.Koloay menerangkan, Gugus Tugas sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat memiliki bagian logistik, yang tugasnya menangani distribusi dan pengadaan alat dan material kesehatan.

"Gugus tugas bidang logistik juga bekerjasama dengan pihak lain di dalam mengantar, mengawal, menyalurkan alat material kesehatan, yang dibutuhkan masyarakat yang terdampak Covid-19 secara tepat sasaran," kata Jorry S.Koloay dalam jumpa pers di Gedung Graha BNPB, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (30/4).


Secara tekhnis, lanjutnya, Gugus Tugas dibekali tiga gudang penyimpanan barang, yakni gudang pusat di Bandara Halim Jakarta Timur, gudang di Bogor, dan gudang Arsip Percetakan Nasional.

Nantinya dari tiga gudang tersebut, pemerintah akan mendistribusikan alat kesehatan menggunakan sarana angkutan darat, udara ataupun laut, ke seluruh wilayah di Indonesia atau ke rumah sakit rujukan yang membutuhkan.

"Pengiriman dan penyeluran dikoordinasikan dengan beberpaa pihak, antara lain kementerian kesehatan, BNPB, Mabes TNI, pihak distributor alat kesehatan, serta pihak pihak ekspedisi dan swasta, maupun yang menggunakan pesawat TNI AU," jelasnya.

Sedangkan, untuk mekanisme pengadaan alat, Gugus Tugas memperoleh stok alat kesehatan melalui dua jalur, yakni dari bantuan pihak luar pemerintahan, atau dari pembelian dengan pihak lain, baik dari swasta di dalam negeri maupun luar negeri.

"Bantuan atau pengadaan alat kesehatan dari luar negeri maupun dari swasta, maupun BUMN, itu dikoordinasikan dan didaftarkan di tata kelola oleh Gugus Tugas Covid-19," katanya.

"Hal ini kerjasama baik dari BNPB, Kemeneterian Luar Negeri, ditjen bea cukai kementerian keuangan, kementerian perdagangan dan instansi terkait lainnya," pungkasnya.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Prabowo Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Masih Persoalkan Hasil Pilpres 2024

Selasa, 22 September 2026 | 23:16

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Nasib Pengalihan Utang Whoosh Tak Jelas, Ini Penjelasan Wamenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 22:20

Ombudsman Soroti Masa Sanggah Data Rumah Rusak Gempa NTT Terlalu Singkat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:55

KPK Dalami Pengurusan HGB PT Bela Parahiyangan hingga ke Pusat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:36

Rafyq Pandjaitan Terpilih Ketua KWP, Ariawan Titip Pesan Ini

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:50

KBRI Singapura Tak Punya Dokumen Pendidikan Gibran

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:20

Jenderal Sigit jadi Bidak Benteng dalam Catur Pemerintahan Prabowo

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:57

Hatta Rajasa Pastikan Wantimpres Beri Nasihat Berkualitas untuk Presiden

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:44

Kapolri Berganti, Jenderal Sigit Serahkan Panji Tribrata ke Jenderal Suyudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:40

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Bersama UI, Peradi Profesional Bidik Pendidikan Advokat Lebih Berkualitas

Jumat, 02 Oktober 2026 | 18:51

Selengkapnya