Berita

Marsma TNI Jorry S.Koloay/Net

Kesehatan

Mekanisme Distribusi dan Pengadaan Alat Kesehatan Untuk Penanganan Covid-19 Terpusat di Gugus Tugas

KAMIS, 30 APRIL 2020 | 19:19 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, telah membuat mekanisme distribusi dan pengadaan alat kesehatan yang dibutuhkan, baik untuk pemerintah daerah maupun rumah sakit rujukan.

Wakil Asisten Operasi Panglima TNI, Marsma TNI Jorry S.Koloay menerangkan, Gugus Tugas sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat memiliki bagian logistik, yang tugasnya menangani distribusi dan pengadaan alat dan material kesehatan.

"Gugus tugas bidang logistik juga bekerjasama dengan pihak lain di dalam mengantar, mengawal, menyalurkan alat material kesehatan, yang dibutuhkan masyarakat yang terdampak Covid-19 secara tepat sasaran," kata Jorry S.Koloay dalam jumpa pers di Gedung Graha BNPB, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (30/4).


Secara tekhnis, lanjutnya, Gugus Tugas dibekali tiga gudang penyimpanan barang, yakni gudang pusat di Bandara Halim Jakarta Timur, gudang di Bogor, dan gudang Arsip Percetakan Nasional.

Nantinya dari tiga gudang tersebut, pemerintah akan mendistribusikan alat kesehatan menggunakan sarana angkutan darat, udara ataupun laut, ke seluruh wilayah di Indonesia atau ke rumah sakit rujukan yang membutuhkan.

"Pengiriman dan penyeluran dikoordinasikan dengan beberpaa pihak, antara lain kementerian kesehatan, BNPB, Mabes TNI, pihak distributor alat kesehatan, serta pihak pihak ekspedisi dan swasta, maupun yang menggunakan pesawat TNI AU," jelasnya.

Sedangkan, untuk mekanisme pengadaan alat, Gugus Tugas memperoleh stok alat kesehatan melalui dua jalur, yakni dari bantuan pihak luar pemerintahan, atau dari pembelian dengan pihak lain, baik dari swasta di dalam negeri maupun luar negeri.

"Bantuan atau pengadaan alat kesehatan dari luar negeri maupun dari swasta, maupun BUMN, itu dikoordinasikan dan didaftarkan di tata kelola oleh Gugus Tugas Covid-19," katanya.

"Hal ini kerjasama baik dari BNPB, Kemeneterian Luar Negeri, ditjen bea cukai kementerian keuangan, kementerian perdagangan dan instansi terkait lainnya," pungkasnya.

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Prabowonomics dalam Desain APBN 2027

Kamis, 20 Agustus 2026 | 04:17

BRI KKB National Expo 2026 Hadir di 131 Lokasi dan Torehkan Rekor MURI

Kamis, 20 Agustus 2026 | 03:48

Sikap Amien Rais Makin Plinplan dan Mirip Sengkuni

Kamis, 20 Agustus 2026 | 03:14

PBB Dorong PT Timah Serap Hasil Timah Masyarakat Bangka Belitung

Kamis, 20 Agustus 2026 | 02:45

Truk Karnaval Kementerian PU Hadirkan Pesan Gotong Royong dan Kerja Nyata

Kamis, 20 Agustus 2026 | 02:16

Pernyataan Agus Burate soal 5 WN China di Tambang Emas Dibantah Keluarga

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:42

Jalan Harmoni, Potret Toleransi di Jantung George Town

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:37

Sindikat Meterai Palsu yang Bikin Negara Boncos Rp1 Triliun Dibongkar Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:21

Komisi V DPR Usul Kapal Penumpang dan Pengangkut Barang Dipisah

Kamis, 20 Agustus 2026 | 00:59

Jampidsus Diminta Terbitkan Sprindik Baru Kasus Jiwasraya dan Asabri

Kamis, 20 Agustus 2026 | 00:35

Selengkapnya