Pakar: Arah Kebijakan Omnibus Law RUU Ciptaker Adalah Percepatan Pertumbuhan Ekonomi

Omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) semata-mata dirancang untuk menyederhanakan peraturan perizinan mengingat birokrasi perizinan di Indonesia cukup memakan waktu panjang.

"Kelebihan omnibus law salah satunya menghemat waktu, biaya, memudahkan kesepakatan politik, dan memudahkan harmonisasi," kata CEO Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Mas Achmad Santosa dalam diskusi mengenai RUU Ciptaker terhadap penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan di Jakarta, Rabu (29/4).

Selain itu, ia berpandangan bahwa RUU Ciptaker juga memiliki arah positif untuk mempercepat investasi dalam pertumbuhan ekonomi.

"Arah kebijakannya adalah percepatan investasi untuk pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, RUU Ciptaker juga menjanjikan adanya penghematan biaya, memudahkan kesepakatan politik, dan memudahkan harmonisasi.

Diketahui, DPR RI telah membentuk panitia kerja (Panja) untuk membahas RUU Cipta Kerja. Pembahasan RUU ini dilakukan menyusul setelah diterimanya surat presiden (surpres) terkait salah satu klaster omnibus law pada pertengahan Februari 2020. Namun saat ini, DPR dan pemerintah sepakat menunda pembahasan RUU mengingat wabah Covid-19 terus menyebar di Tanah Air.