Banyak Yang Nganggur, DPR Minta Pemprov Sumbar Pikirkan Nasib Perantau Gagal Mudik

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diminta memperhatikan nasib perantau Minangkabau yang tidak bisa mudik akibat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Menurut anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni, pandemik corona telah berdampak pada seluruh masyarakat, baik yang menetap di kampung halaman maupun yang bermukim dan mengadu nasib di perantauan.

Masukan itu disampaikan Lisda yang juga merupakan anggota tim pengawas penanganan Covid-19 DPR ketika rapat dengan Pemprov Sumbar di kantor gubernur, Selasa (28/4).

“Kami sampaikan kepada Pemprov agar memperhatikan nasib perantau yang berada di daerah lain. Alhamdulillah langsung direspons Bapak Gubernur,” kata Lisda kepada wartawan, Rabu (29/4).

Menurut Lisda, pemerintah dan segenap elemen masyarakat Sumbar serta paguyuban di masing-masing daerah rantau harus bersatu dan gotong royong dalam membantu perantau yang kena dampak Covid-19.

Sebab menurutnya, banyak perantau yang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Hal itu tak menjadi masalah bila para perantau mendapat bantuan dari pemerintah.

“Tapi bagi yang tidak menerima bantuan atau yang di luar syarat penerima bantuan, nah ini yang harus kita carikan solusi bersama,” sambungnya.

Rapat tersebut juga membahas tentang berkurangnya bantuan untuk masyarakat Sumbar dari Kementerian Sosial (Kemensos). Termasuk soal ketahanan pangan bagi masyarakat Sumbar ke depan pasca pandemik Covid-19.

“Nanti kami juga akan kami tanyakan pada Kemensos kenapa kuota bantuan untuk masyarakat Sumbar jauh berkurang dari yang diajukan pemerintah provinsi,” tandasnya.