Program Kartu Prakerja yang sudah berjalan sekarang dinilai sudah tepat. Apalagi program ini digulirkan di tengah pandemik Covid-19.
"Kartu Prakerja seharusnya memang harus dikelola oleh management tersendiri yang diawasi langsung oleh Presiden yang mendelegasikannya pada Menko Perekonomian, tidak harus oleh Kemnaker, agar kinerja dari Kartu Prakerja bisa terukur dan sampai pada masyarakat angkatan kerja baru dan buruh yang di-PHK," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, Rabu (29/4).
Pasalnya, Kartu Prakerja ini merupakan produk pemerintah dalam menyiapkan SDM yang akan memiliki skill untuk masuk dunia usaha dan kerja yang sifatnya lintas lembaga, departemen dan institute serta badan usaha milik negara.
Jadi, Kemnaker tidak bisa untuk menangani Kartu Prakerja. Peserta program kartu Pra kerja tidak melulu akan dibentuk menjadi pekerja formal tapi juga wiraswatawan yang mandiri.
"Misalnya peserta dari desa mendapatkan pelatihan usahawan digital online marketing atau usaha startup unicorn, nanti bisa menjadi usahawan online untuk memasarkan produk dari pedesaan ke seluruh Indonesia melalui online shopping. Mereka bisa berjualan bahan jamu asli Indonesia seperti temulawak, jahe, kayu secang, kencur mebel, makanan kampung dan lain-lain," ujar Arief Poyuono.
Jelas dia, Kemnaker sendiri bisa ikut menyuplai data terkait jumlah angkatan kerja baru dan perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK, dan membutuhkan karyawan ke management Program Kartu Prakerja.
Arief Poyuono menambahkan, terkait dana yang disediakan tahun ini untuk peserta program Kartu Prakerja setiap bulannya Rp 600 ribu, diarahkan saja ke Bank BRI, Mandiri, BNI dan Bank BTN untuk langsung disalurkan ke peserta sesuai nama, alamat KTP. Lau, peserta diwajibkan membuka rekening di bank-bank tersebut sehingga mudah untuk diaudit.
Adapun besaran biaya training yang dialokasi bagi peserta Kartu Prakerja yang banyak dimasalahkan oleh sejumlah elite parpol dan elit masyarakat karena takut diselewengkan, hal itu gampang. Tinggal ditayangkan saja pengunaan dana tersebut oleh management di websitenya, dan diaudit BPK, serta auditor dari kantor swasta.
"Jadi sebaiknya para elit parpol dan tokoh masyarakat jangan dulu mengecam atau mengkritik dulu, kalau tidak kebagian kue proyek program Kartu Prakerja," kata Arief Poyuono menyindir.
Lanjut dia, kalau ada penyelewengan Program Kartu Prakerja, dilaporkan saja kepada aparat agar ditindak. Jadi tidak usah ribut.
"Kasian masyarakat sudah menanti-nantikan program Kartu Prakerjanya Presiden Joko Widodo bisa langsung beroperasi. Mari kita dukung Kartu Prakerja biar cepat terealisasi, jangan adu debat dan curiga terus bawaannya," tutup Arief Poyuono.
