Berita

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay/Net

Politik

Saleh Daulay: Niat Bupati Boltim Baik, Harus Didengar Pemerintah

SELASA, 28 APRIL 2020 | 15:57 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Keluhan yang ditunjukkan oleh Bupati Bolaang Mongondow (Boltim), Sehan Salim Landjar merupakan aspirasi dan tuntutan masyarakat di daerahnya.

Hal itu menunjukkan ada dilematika seorang kepala daerah dalam mengikuti peraturan menteri yang berubah-ubah dan demokratis. Di satu sisi warga sangat membutuhkan dana tunai, tapi ada kendala aturan yang rumit.

"Kelihatannya ada desakan kepada bupati sebagai kepala daerah untuk segera mempercepat pencairan BLT. Tetapi, itu tidak bisa dikerjakan begitu saja. Dia harus menaati aturan yang ditetapkan oleh kementerian dari Jakarta," kata anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay dalam keterangannya, Selasa (28/4).


Wakil Ketua Fraksi PAN ini justru mengapresiasikan maksud baik dari Bupati Boltim itu. Terlepas dari intonasi bicara yang meledak-ledak, Saleh mengaku bisa memahami apa yang disampaikan Sehan Landjar, yaitu keadaan di mana warga sudah sangat membutuhkan bantuan langsung secara cepat.

"Kita harus menilai bahwa ada niat dan keinginan baik dari (Bupati Boltim) Sehan untuk melayani rakyatnya. Dalam konteks ini, itu perlu diapresiasi. Dan ini bisa jadi bagian dari suara daerah yang perlu didengar oleh pemerintah di pusat," ujar Saleh Daulay.

"Tapi beliau kan orang Sulut. Saya kenal beliau ini. Ya, agak mirip dengan orang Medan. Suaranya agak keras. Namun maksudnya kan baik. Harus dipahami dari maksud dan tujuannya ketika bicara itu," sambungnya.

Lebih lanjut, Saleh Daulay berharap suara dari Boltim itu harus disambut secara cepat oleh pemerintah terkait penyaluran bantuan kepada masyarakat. Sebab, di tengah pandemik Covid-19 seperti saat ini, masyarakat yang terdampak sangat membutuhkan bantuan untuk bertahan hidup.

"Saya yakin, bupati dan walikota lain juga dihadapkan dengan masalah yang sama. Cuma, yang terekam ketika bersuara hanya bupati Boltim. Semoga saja, suaranya ini bisa didengar dan bisa mempercepat proses pencairan bantuan yang dibutuhkan masyarakat," pungkasnya. 

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Legislator Nasdem: Bukan Hal Sulit bagi Polri Kejar Spam Judol

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:57

Aksi Dramatis Anggota TNI Selamatkan Balita dari Cengkeraman Paman Sakau

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:45

Sempat Lolos OTT KPK, Bos PT MSA Fika Nur Alawi Resmi Pakai Rompi Oranye

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:35

Lagu ‘Mas Bahlil Ganteng’ Berdampak Positif terhadap Citra Golkar

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:10

Cak Imin Pastikan Sekolah Rakyat Sukoharjo Siap Sambut Tahun Ajaran Baru

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:07

Telkom Akses Perkuat Kompetensi SDM Digital di Daerah 3T

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:48

Aliansi Kontraktor Geruduk Sudin PRKP Jakut Gegara Dugaan Monopoli Proyek

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:41

Peresmian Kantor UN Tourism Kukuhkan Spanyol di Garda Terdepan Multilateralisme

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:30

Kejagung Endus Dugaan Keterlibatan Kolonel TNI Aktif dalam Korupsi MBG

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:25

Baru Tiga Bulan Menjabat, Dirut Pos Indonesia Mundur

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:21

Selengkapnya