Berita

Bakhtiar Ahmad Sibarani/Net

Nusantara

Pemkab Tapanuli Tengah Siapkan Dua Gedung Karantina Bagi Pemudik

SENIN, 27 APRIL 2020 | 10:57 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara telah menyiapkan dua gedung karantina bagi warga yang masih nekat mudik ke daerah yang beribukota Pandan itu.

Minggu kemarin (26/4), Bupati Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani didampingi Wakil Bupati Tapteng Darwin Sitompul mentinjau pelaksanaan isolasi bagi pemudik asal Tapteng di dua gedung karantina.

Dua gedung karantina itu adalah, Mess BPSDM Tapteng di Kecamatan Pinangsori dipersiapkan untuk pemudik perempuan, dan Gedung Asrama Prodi Keperawatan Tapteng di Sihaporas, Kecamatan Pandan dipersiapkan untuk pemudik laki-laki.


Penyediaan gedung karantina untuk isolasi selama 14 hari bagi para pemudik Tapteng yang baru tiba merupakan tindak lanjut atas Keputusan Forkopimda Tapteng dalam Rapat Kerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tapteng Tahun 2020 yang telah dilaksanakan pada 16 April 2020.

Pada saat melaksanaan tinjauan, Bupati Bakhtiar mengatakan telah ada 15 orang pemudik yang menempati kedua gedung karantina itu. Di Gedung Asrama ada 11 laki-laki yang diisolasi, dan di Mess BPSDM ada 4 perempuan yang diisolasi. Jadi total sudah ada 15 orang yang diisolasi.

"Ini ada yang dari Makassar, ada yang dari Bekasi, sudah barang tentu perlu kita lakukan antisipasi dan kita berdoa agar beliau tidak terjangkit penyakit apapun. Namun upaya pencegahan sudah barang tentu kita lakukan. Jadi kita diamkan dulu di sini 14 hari. Makan dan minumnya kita persiapkan, kita jaga, apabila kita lihat perkembangannya bagus kita balikkan ke kampungnya. Namun apabila kondisinya tidak baik, suhu badannya naik dan ada gejala tertentu kita akan cek di RSUD Pandan, setelah itu akan kita rujuk ke Rumah Sakit Rujukan Pemerintah Provinsi," tuturnya.

"Sampai saat ini, kondisi yang diisolasi insyaAllah masih baik. Namun yang perlu diketahui masyarakat banyak adalah pasien yang tanpa gejala, tidak menunjukkan kalau dia terkena penyakit. Jadi itu yang perlu kita antisipasi," kata Bupati Bakhtiar menambahkan.

Ditambahkan, desa-desa yang ada di Tapteng sudah disiapkan satu rumah untuk isolasi. Jadi apabila di dua gedung full, maka akan diisolasi di desa-desa. "Tapi harapan kami, masyarakat Tapanuli Tengah yang ada diluar Tapanuli Tengah, tolong jangan pulang dulu ke Tapanuli Tengah," tekan sang bupati.

Soal bantuan, Pemkab Tapteng sudah menyalurkan 17 ribu karung beras, menyudul paket bantuan 40 ribu yang terdiri dari beras, minyak goreng, gula, dan mie instan. Terkait bantuan PKH memiliki pendamping sendiri, jadi apabila ada yang mengarahkan kepala desa yang bermain, itu bohong, karena PKH tidak urusan kepala desa, tapi dari Kementerian Sosial.

"Saya akan meminta Kapolres untuk memeriksa pendamping PKH ini apabila ada orang kaya yang mendapat. Sempat ada yang memiliki mobil mendapat PKH, kalau sempat itu terjadi laporkan kepada kami, kami akan minta pendampingnya untuk diperiksa. Kadis Sosial agar menempelkan informasi siapa yang dapat PKH, apakah keluarga miskin. Jadi kalau kita masuk program keluarga harapan, mohon maaf ini masyarakat miskin, tapi apabila sudah punya rumah, punya sepeda motor, ngapain lagi dikasih PKH. Tapi sekarang ini ada orang yang menggiring opini walaupun kadang-kadang di media sosial dan akun palsu tapi masyarakat terbawa, bahwa kepala desa yang disalahkan, bupati yang disalahkan. Kita sudah berusaha tapi pendampingnyalah yang mendata masyarakat penerimanya," papar Bupati Bupati Bakhtiar.

Menurutnya, pendamping PHK harus bekerja jujur. Kepala desa pun sudah ada yang mengeluh bahwa pendamping ini tidak ada koordinasi, tapi masyarakat menyalahkan kepala desa.

"Polisi harus cek itu pendampingnya. Apa ada pendamping yang bermain. Itu tidak ada hubungannya kepada kami, Kadis Sosial sifatnya pembina, koordinasi. Jadi jangan ada yang menyesatkan informasi, apabila ada yang menghujat kepala desa memakan dana PKH, keluarga kepala desa yang mendapat fitnah. Jadi saya sarankan agar bertobat dan meminta maaf kepada aparat pemerintahan yang difitnahnya itu karena itu bukan urusan mereka tapi itu urusan pendamping PKH. Saya akan mengundang pendamping itu supaya mendata yang sebenarnya. Tidak semua pendamping itu jahat dan tidak semua pendamping itu baik," tuturnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

AKPI Perkuat Profesionalisme dan Integritas Profesi

Senin, 13 April 2026 | 19:51

KNPI: Pemuda Harus Jadi Penyejuk di Tengah Isu Pemakzulan

Senin, 13 April 2026 | 19:50

14 Kajati Diganti, Termasuk Sumut dan Jatim

Senin, 13 April 2026 | 19:31

Cara Buat SKCK Online lewat SuperApps Presisi Polri, Mudah dan Praktis!

Senin, 13 April 2026 | 19:17

Bersiap Long Weekend, Ini Daftar 10 Tanggal Merah di Bulan Mei 2026

Senin, 13 April 2026 | 19:16

Viral Dokumen Kerja Sama Udara RI-AS, Okta Kumala: Kedaulatan Negara Prioritas

Senin, 13 April 2026 | 19:14

Daftar Hari Libur Nasional Mei 2026, Ada 3 Long Weekend

Senin, 13 April 2026 | 19:07

Ajudan Gubernur Riau Terima Fee Proyek Rp1,4 Miliar

Senin, 13 April 2026 | 19:02

4 Penyakit yang Harus Diwaspadai saaat Musim Pancaroba

Senin, 13 April 2026 | 18:57

Ongen Sentil Pengkritik Prabowo: Jangan Sok Paling ‘98’

Senin, 13 April 2026 | 18:52

Selengkapnya