Pandemik virus corona baru atau Covid-19 telah mengkibatkan banyak pekerja di sektor informal tidak bisa mencari penghasilan seperti biasa.
Pakar hukum tata negara, Fahri Bachmid berharap, pemerintah membuat kebijakan yang fokus untuk menciptakan lapangan kerja atau peluang usaha untuk mengatasi hal tersebut.
"Skenario utama yang harus disiapkan oleh pemerintah adalah membuka lapangan kerja," ujar Fahri kepada wartawan, Minggu (26/4).
Fahri mengakui kebijakan menyediakan lapangan kerja tidak bisa dengan mudah dilahirkan.
Pasalnya, saat ini pemerintah tengah menghadapi tantangan pandemik yang masih berlangsung. Pada sisi lainnya, sejumlah perusahaan saat ini membatasi aktivitasnya.
"Semoga saja penyelesaian pandemi sesingkat-singkatnya. Dalam artian dalam waktu dekat sudah bisa berkurang," katanya.
Fahri mengatakan, kebijakan yang saat ini mungkin diciptakan oleh pemerintah adalah yang berbasis aplikasi. Meski tidak bisa diakomodir seluruhnya, omnibus law RUU Cipta Kerja berpeluang untuk mengatur kebijakan yang diperlukan saat ini.
Kata dia, RUU Cipta Kerja merupakan salah satu solusi untuk mengatasi berbagai masalah lapangan kerja yang terdampak akibat pandemik Covid-19.
"Salah satu agenda yang terpenting adalah bagaimana memasukan situasi ini dalam sejumlah pasal-pasal krusial dalam pasal omnibus law, termasuk bagaimana pekerjaan itu diselesaikan secara jarak jauh misalnya. Itu harus dipikirkan oleh pemerintah dan DPR," jelasnya.
Dalam RUU Cipta Kerja, menurutnya, berbagai hal yang berhubungan dengan berbagai izin, ketenagakerjaan, hingga upah yang selama ini tumpang tindih nantinya bisa tertata dengan baik dalam satu aturan.
"Positifnya adalah kita negara regulasi dan persoalan klasik yang dihadapi bangsa ini adalah hyper regulasi. Nah itu bisa diatasi dengan Omnibus Law itu," ujarnya.
Fahri menambahkan, RUU Cipta Kerja juga bisa miliki dampak negatif jika tidak dibahas dengan seksama.
"Kita berprasangka baik bahwa pemerintah melakukan sesuai dengan kepentingan negara, kepentingan nasional kita. Artinya menuju perbaikan bangsa dan negara," pungkasnya.
