Berita

Eks Kepala BNP2TKI, Jumhur Hidayat/Net

Politik

Jumhur Hidayat: Kartu Prakerja Program Tercela Yang Harus Dihentikan

MINGGU, 26 APRIL 2020 | 06:21 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Saturday Discussion (Sadis) yang digagas oleh Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) kembali digelar untuk kedua kalinya secara daring.


Diskusi kedua ini mengusung tema 'Kartu Prakerja; Untuk Apa dan Siapa' berlangsung Sabtu malam (25/4) pukul 20.30-23.00 WIB dengan dimoderatori oleh Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Malaysia, M. Rajiev Syarif.

Direktur Wahid Foundation, Yenni Wahid turut menjadi narasumber pembuka. Kemudian ada mantan Kepala BNP2TKI, Jumhur Hidayat; Ketua PPI Turki 2020-2021, Usamah Abdurrahman; Ketua Serikat Pekerja JICT, Nova Sofyan Hakim; Sekretaris Jenderal DPP KNPI, Jackson A.W. Kumaat.


Dalam pemaparannya, Yenny Wahid menilai ide Kartu Prakerja cukup bagus untuk memenuhi kebutuhan pekerja yang terkena PHK di mana cara tersebut sudah diterapkan di beberapa negara lain. Namun ada beberapa hal yang patut dikritisi.

“Yang saya kritisi adalah implementasinya, kenapa hanya menunjuk delapan platform digital tanpa proses tender. Ini berbeda dengan BLT yang bisa langsung dibelanjakan di warung, tapi kalau Prakerja ini margin-nya kegedean,” ujar Yenni.

Kritikan juga disampaikan oleh eks Kepala BNP2TKI, Jumhur Hidayat yang menganggap program unggulan Presiden Joko Widodo ini tak solutif dak tak efektif.

“Program Prakerja adalah program tercela yang harus dihentikan karena banyak hal yang secara nyata terlihat sebagai proses pencurian uang negara," sambungnya.

Di sisi lain, KNPI juga mewanti-wanti kepada pemerintah untuk berhati-hati dalam menjalankan program dengan nilai anggaran yang sudah ditingkatkan menjadi Rp 20 triliun tersebut. Sebab, program tersebut rawan dikorupsi seperti halnya megaproyek KTP elektronik.

“Ini mirip-mirip seperti proyek e-KTP, jangan sampai ini juga jadi skandal megakorupsi seperti e-KTP. Maka dari itu DPP KNPI dengan tegas menolak Kartu Prakerja," tandas Sekjen KNPI, Jackson Kumaat.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya