Untuk menopang sektor ekonomi yang lesu akibat terdampak Covid-19, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) harus diberdayakan oleh pemerintah. Namun, fakta di lapangan justru berbanding terbalik.
Bagaimana tidak, banyak pihak yang menggunakan UMKM hanya untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Begitu kata Praktisi Branding Indonesia, Silih Agung Wasesa, dalam acara diskusi Populi bertajuk "Arah Bisnis dan Ekonomi Indonesia Ditengah Pandemi Virus Corona", Sabtu (25/4).
"Yang paling penting memberdayakan UMKM. Memang dilema. Ada beberapa UMKM yang memang dia bikin usaha itu hanya untuk menampung bantuan pemerintah," ujar Silih Agung Wasesa.
Bukan tanpa alasan, sambungnya, hal itu dilakukan karena program pemberdayaan UMKM masih sangat lemah. Karena itu, banyak masyarakat dan pelaku UMKM di kondisi pandemik Covid-19 seperti sekarang, hanya memanfaatkan bantuan dari pemerintah.
"Karena tahu kelemahan bantuan programnya, ya sudah diambil saja bantuannya semuanya gitu. Programnya selesai dia tutup usahanya," kata Silih Agung Wasesa.
Padahal seharusnya, bagaimana pemerintah menyiapkan rantai ekonomi agar sektor UMKM ini bisa tetap survive dan usahanya bisa terus berkembang meskipun di tengah pandemik Covid-19.
"Contoh Selandia Baru itu bagaimana melindungi petani madu, itu luar biasa. Madu itu sama sekali tidak boleh masuk ke Selandia Baru
at any reason dengan segala kualitas. Tapi kan ini persoalan bagaimana Selandia Baru menjaga rantai ekonomi petani," tuturnya.
"Jadi menurut saya sih rantai ekonomi harus dijaga sama pemerintah sebagai pemilik legalitas bukan "dikuasai" oleh pemerintah," demikian Silih Agung Wasesa.
Selain Silih Agung Wasesa, turut hadir narasumber lain dalam diskusi tersebut antara lain; pengamat ekonomi Indonesia Aviliani, Wakomtap Kadin Indonesia Erik Nainggolan, dan eks Tenaga Ahli Kemenko perekonomian Hadi Kuncoro.
