Berita

Silih Agung Wasesa/Net

Bisnis

PANDEMIK COVID-19

Praktisi: Rantai Ekonomi Harus Dijaga, Bukan 'Dikuasai' Pemerintah!

SABTU, 25 APRIL 2020 | 12:16 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sektor ekonomi yang lesu akibat dampak pandemik virus corona baru (Covid-19) di tanah air harus disikapi serius oleh pemerintah. Sejumlah kebijakan yang diambil harus berorientasi kepada masyarakat dalam rangka menguatkan rantai ekonomi.

Praktisi Branding Indonesia, Silih Agung Wasesa mengatakan, sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) seharusnya menjadi penopang ekonomi baik menghadapi pandemi Covid-19 ataupun tidak.

Namun sayangnya, pada kondisi pandemik saat ini, UMKM hanya digunakan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah semata.


"Saya pikir yang paling penting sih memberdayakan UKM. Tapi memang dilema. Ada beberapa UKM yang memang dia bikin usaha itu hanya untuk menampung bantuan pemerintah," kata Silih dalam acara diskusi Populi bertajuk "Arah Bisnis dan Ekonomi Indonesia di Tengah Pandemik Virus Corona", Sabtu (25/4).

Menurut Silih, hal itu dilakukan pelaku UMKM karena telah mengetahui kelemahan program batuan dari pemerintah tersebut. Jadi, bukan semata-mata karena ingin menjadi penopang sektor ekonomi dengan UMKM.

"Ya sudah diambil saja bantuannya semuanya. Programnya selesai dia tutup usahanya, ada yang kayak gitu juga," ujarnya.

Atas dasar itu, pendiri Jonner Advesory ini menilai perlunya penguatan rantai ekonomi di tengah pandemik Covid-19 seperti sekarang ini. Tujuannya, agar semua sektor terutama UMKM bisa bergerak dan berkembang guna menopang laju ekonomi tanah air.

"Jadi bagaimana menyiapkan rantai ekonomi agar UKM ini usahanya bisa dengan bagus berkembang," tuturnya.

"Menurut saya sih rantai ekonomi harus dijaga sama pemerintah sebagai pemilik legalitas bukan "dikuasai" oleh pemerintah," demikian Silih Agung Wasesa menambahkan.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Legislator Nasdem: Bukan Hal Sulit bagi Polri Kejar Spam Judol

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:57

Aksi Dramatis Anggota TNI Selamatkan Balita dari Cengkeraman Paman Sakau

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:45

Sempat Lolos OTT KPK, Bos PT MSA Fika Nur Alawi Resmi Pakai Rompi Oranye

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:35

Lagu ‘Mas Bahlil Ganteng’ Berdampak Positif terhadap Citra Golkar

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:10

Cak Imin Pastikan Sekolah Rakyat Sukoharjo Siap Sambut Tahun Ajaran Baru

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:07

Telkom Akses Perkuat Kompetensi SDM Digital di Daerah 3T

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:48

Aliansi Kontraktor Geruduk Sudin PRKP Jakut Gegara Dugaan Monopoli Proyek

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:41

Peresmian Kantor UN Tourism Kukuhkan Spanyol di Garda Terdepan Multilateralisme

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:30

Kejagung Endus Dugaan Keterlibatan Kolonel TNI Aktif dalam Korupsi MBG

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:25

Baru Tiga Bulan Menjabat, Dirut Pos Indonesia Mundur

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:21

Selengkapnya