Paradoks APD, Anggota Komisi VI DPR Tagih Janji Pemerintah Fasilitasi UMKM

Ada paradoks mengenai stok alat pelindung diri (APD) dan alat kesehatan lainnya di tengah pandemik virus corona baru (Covid-19) di Tanah Air.

APD belakangan makin sulit didapatkan di pasaran. Kalupun ada, dijual dengan harga di atas rata-rata. Di sisi lain, tak sedikit usaha kecil dan menengah mampu memproduksi APD yang lulus uji standar, namun kesulitan dalam memasarkan produk mereka.

Atas kondisi ini, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak pun menagih janji Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki yang akan membantu UKM dan memfasilitasi mereka untuk bisa mengakses sejumlah rumah sakit dan Puskesmas.

“Beradasarkan pantauan kami di lapangan, UKM yang memproduksi APD untuk kebutuhan tenaga medis mengaku harus memasarkan dan berjibaku menjual produknya. Seharusnya pemerintah bisa memfasilitasi UKM produsen APD dalam bentuk kerja sama kemitraan baik dengan konsumen maupun lembaga keuangan dari sisi pembiayaan,” kata Amin dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (24/4).

Ketua Poksi VI Fraksi PKS itu pun menyoroti masih banyaknya pelaku UMKM yang tidak mengetahui prosedur pengajuan untuk mendapat bantuan stimulus yang dijanjikan pemerintah mulai dari dukungan pembiayaan, seperti relaksasi kredit usaha mikro dan ultra mikro, hingga peluncuran program belanja di warung tetangga.

Bahkan tidak sedikit yang tidak mengetahui pendataan elektronik (e-form) untuk UMKM yang terdampak wabah Covid-19 ini. Sosialisasi yang dilakukan dinilai masih minim dan belum menyentuh seluruh pelaku usaha mikro.

Di sisi lain, Amin menerima keluhan bahwa sejumlah pelaku usaha mikro sudah mendaftar untuk bisa mengakses program stimulus tersebut. Namun sampai saat ini implementasinya belum teralisasi, padahal semua dokumen yang disertakan lengkap, termasuk administrasi pajak.

“UMKM ini menjadi garda depan penyelamatan perekonomian bangsa saat ini. Banyak yang mati-matian bertahan agar tidak muncul jutaan pengangguran baru di negeri ini. Sudah selayaknya mereka menjadi prioritas bantuan stimulus dengan cara tidak mempersulit mereka dalam mengakses program pemerintah,” tandasnya.