Masih Banyak Pelanggaran Dalam PSBB, Polri Ajak Masyarakat Kerja Sama Dan Lebih Disiplin

Polri mengakui masih banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya soal pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai langkah memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

"Hal ini terbukti dari masih tingginya tingkat pelanggaran dalam pelaksanaan PSBB yang telah diberlakukan di sejumlah daerah,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Mohammad Iqbal, dalam sambutannya di acara Focus Group Discussion (FGD) Webiner Series di Jakarta, Rabu (22/4).

Irjen Iqbal juga mengingatkan, upaya TNI-Polri bersama pemerintah untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 tidak akan optimal apabila tidak dibantu oleh masyarakat.

Diperlukan kedisiplinan dan persatuan dalam melaksanakan kebijakan pemerintah. Mulai dari mengikuti imbauan-imbauan pemerintah dan ikut serta dalam memelihara kondisi saat ini agar semakin kondusif.

“Mari kita bergotong royong untuk saling mendukung kebijakan saat ini, mudah-mudah ketenangan dan kesabaran kita saat ini akan menjadi berkah bagi kita dan bagi bangsa ini,” imbaunya.

Hal senada disampaikan dengan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono. Dalam paparannya, Argo Yuwono menyoroti maraknya penyebaran berita Covid-19 yang justru membuat masyarakat merasa sedih dan panik.

Dia mengingatkan, kondisi ini bisa berdampak pada merosotnya imunitas masyarakat dalam menghadapi pandemik Covid-19.

"Jangan sampai masyarakat itu ketakutan melihat informasi-informasi, infonya itu yang sedih, jangan. Bagaimana kematian, itu yang ditampilkan, bukan seperti itu,” pinta Argo.

Argo juga menyoroti banyaknya penyebaran berita bohong atau hoax khususnya di media sosial di tengah gencarnya TNI-Polri dan pemerintah berupaya memutus mata rantai pandemik Covid-19 saat ini.

“Ada bermacam-macam yang diviralkan yang mengarah pada kepanikan masyarakat, jadi masyarakat biar panik. Jadi semua ditampilkan padahal belum tentu benar,” kata Argo.

Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu memberi contoh hoax yang menyebar terkait pandemik Covid-19. Di antaranya kecelakaan di Jakarta Pusat, tapi itu kemudian digambarkan bahwa itu adalah begal yang ada di Surabaya.

“Akhirnya masyarakat resah. Banyak itu tidak cuma satu, kemudian ini semua di-framing terus," ungkapnya.

Sementara itu, Staf Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, mengingatkan perlunya orang-orang yang berwenang memberikan pernyataan untuk selalu siap dan bersedia untuk berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan terutama media massa.

“Keengganan untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan akan menimbulkan kesan bahwa negara tertutup, berusaha menyembunyikan sesuatu atau tidak mempu menangani krisis,” pungkasnya.

Untuk diketahui, FGD tersebut digelar dengan melibatkan mahasiswa, dosen, pengemudi ojol, dan pelaku usaha mikro.

Mengangkat tema “Strategi Pelibatan Masyarakat Sebagai Solusi Dalam Menangkal Ancaman Kamtibmas di Masa Pandemi Covid-19", FDG ini juga menghadirkan sejumlah narasumber.

Yaitu Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Risyapudin Nursin, Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Argo Yuwono, dosen pascasarjana Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing, dan Staf Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin.