Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono/Net
Kebijakan larangan mudik yang diterapkan pemerintah seharusnya tak dilakukan. Sebab, mudik lebaran yang sudah menjadi budaya masyarakat Idonesia adalah hak mutlak warga.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono dalam merespons kebijakan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo baru-baru ini.
"Tetap boleh mudik asal ada pengawasan dari pemerintah kepada masyarakat yang akan mudik," kata Arief dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (22/4).
Ada beberapa cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 selain melarang mudik. Misalnya dengan melakukan
rapid test kepada calon pemudik sebelum keberangkatan. Para pemudik juga dibekali dengan apat pelindung diri, seperti masker yang dibagikan secara gratis.
"Kemudian semua sarana dan prasarana mudik, baik milik pribadi atau umum wajib disemprot disinfektan sebelum berangkat. Semua itu bentuk kalau negara hadir dan melayani rakyat agar bisa merasakan kebahagian hari raya Idul Fitri bersama keluarga di kampung," tegasnya.
Alih-alih memutus rantai penyebaran corona, larangan mudik justru akan menyulitkan masyarakat. Khususnya bagi para buruh yang bekerja di perkotaan dan di-PHK.
"Kalau mereka hidup di kota tempat dia bekerja, misalnya Jakarta, mereka akan lebih sulit untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup untuk makan sehari-hari, bayar kontrakan, dan bayar listrik. Jadi buruh yang di-PHK juga sebaiknya jangan dilarang mudik," lanjut Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu ini.
"Justru kalau mereka pulang ke kampung jauh lebih baik dalam memenuhi kebutuhan makan dan minum, serta masih bisa berkerja di kebun mereka atau di tanah-tanah negara untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum mereka," tandasnya.
