Berita

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)/Net

Politik

Istana Harus Sambut Baik Dukungan Parpol Lawan Covid-19, Demokrat Paling Terdepan

SELASA, 21 APRIL 2020 | 18:30 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Pandemik Covid-19 yang saat ini tengah menjalar ke Indonesia, sebaiknya tidak dipandang hanya sebagai tugas dan tanggungjawab Istana.

Pengamat politik Lingkaran Survey Indonesia (LSI), Rully Akbar, mengatakan, perlu solidaritas seluruh elemen bangsa untuk sama-sama saling bahu-membahu dalam menghadapinya. Termasuk peran partai politik. Sehingga, beban pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat yang terdampak semakin ringan.

"Setiap partai politik harusnya mengambil peran bersama pemerintah untuk melawan Covid-19. Dan sebaliknya, pemerintah pun harus menyambut dengan tangan terbuka setiap dukungan yang ada. Tidak perlu membatasi atau melihat muatan di balik dukungan tersebut," ujar Rully Akbar, Selasa (21/4).


Dijelaskan, sepanjang meringankan kerja pemerintah dan membantu rakyat yang tengah kesulitan dalam menghadapi wabah penyakit yang berasal dari Tiongkok tersebut, tidak perlu tafsiran yang berlebihan. Apalagi diartikan negatif dan bermuatan politik. Hanya karena langkah-langkah konkret dan dukungan langsung tersebut berasal dari partai politik.

"PDIP sebagai partai pendukung pemerintah misalnya, mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kadernya untuk terlibat membantu masyarakat. PKS melakukan penggalangan dan pembagian masker serta berkontribusi mendonasikan 50 persen gaji anggota dewannya. Dan yang cukup massif juga dilakukan seluruh jajaran pengurus, kader dan simpatisan Partai Demokrat di bawah komando Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)," paparnya.

Menurut Rully, sebagai partai yang berada di luar pemerintahan, respons AHY patut diacungi jempol dan tentu akan berdampak positif terhadap partai yang didirikan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.

Dengan instruksi langsung pencanangan "Gerakan Nasional Partai Demokrat Melawan Corona" secara terstruktur sistematis dan massif, jadi langkah awal bagi AHY untuk membuktikan persoalan covid-19 adalah tanggungjawab bersama.

Apalagi, kata Rully, sosok muda seperti AHY jauh dari ingar-bingar intrik-intrik politik. Kebiasaan AHY merespons keadaan dengan tanggap dan cepat menunjukkan kelasnya yang cakap dalam berorganisasi.

"Menurut pemberitaan kan aksi yang dilaksanakan serentak di 34 propinsi, mulai level ranting, cabang, daerah dan pusat oleh partai yang tidak tergabung dalam koalisi pemerintah pusat ini sebagai unjuk solidaritas. Aksi-aksi nyata seperti ini mestinya menjadi arus pembaruan dalam politik Indonesia. Tidak perlu dipolitisir karena tidak ada bedanya dengan aksi nyata serupa yang juga digalang oleh kelompok masyarakat lainnya yang berasal dari nonparpol," tandasnya.

Lebih lanjut, Rully mengingatkan sebaiknya pemerintah pusat sebagai penanggungjawab utama dalam pengambil kebijakan melawan Covid-19 membuka lebar pintu Istana terhadap aksi dukungan, kritik dan saran.

Karena Covid-19 ini adalah masalah yang dihadapi negara. Tidak lantas menutup diri dan menafikan peran dan uluran tangan elemen bangsa lainnya, seolah-olah hal ini adalah masalah pemerintah.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya