BUMN: Mungkin Saja Ada Mafia Alkes, Tapi Kami Sendiri Tidak Mungkin Melakukannya

Holding badan usaha milik negara (BUMN) sektor farmasi tidak menampik adanya praktik mafia alat kesehatan (alkes) seperti yang diungkapkan Menteri BUMN Erick Thohir beberapa waktu lalu. Praktik macam itu mungkin saja dilakukan oleh oknum di luar BUMN.

Namun begitu, BUMN sendiri memastikan tidak akan melakukan praktik mafia semacam itu.  

Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengatakan, BUMN memiliki dua fungsi, yaitu agent of development dan perusahaan yang dituntut untuk memperoleh keuntungan.

Namun, di tengah wabah virus corona seperti sekarang ini tidak mungkin pihaknya melakukan hal tersebut dengan menaikkan harga dan memanfaatkan musibah.

"Nah apa-apa yang kami lakukan untuk BUMN, kita tidak mungkin melakukan itu," kata Honesti Basyir, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI secara virtual, Selasa (21/4).

Justru pada saat seperti ini dengan tegas ia menyatakan pihaknya memilih mementingkan fungsi sebagai agent of development.

Contohnya saja soal masker yang masih dijualnya dengan harga sangat terjangkau, Rp 2.000 per pcs di mana harga tersebut tidak akan ditemui di penjual lain.

Dalam menyuplai kebutuhan alkes, pihaknya bertransaksi langsung dengan pabrikan untuk menghindari praktik mafia.

Ia menegaskan karena permintaan yang tinggi itulah maka menjadi ladang bagi mafia melakukan praktik tersebut.

"Kami pastikan bahwa BUMN farmasi tidak melakukan itu (praktik mafia) dan kita juga berusaha untuk melakukan deal langsung dengan pemilik teknologinya (pabrikannya)," jelas Basyir.

Basyir juga mengungkapkan saat ini pihaknya sedang berupaya mengembangkan vaksin Covid-19 dan menargetkan penemuan itu selesai pada 2022 mendatang.

"Mudah-mudahan dalam dua tahun kita sudah bisa temukan vaksinnya," katanya penuh harap.