Berita

Direktur Eksekutif Government and Political Studies (GPS), Gde Siriana Yusuf/Net

Politik

Gde Siriana: Stimulus Rp 405 T Tak Cukup Jamin Pengangguran, Setengah Pengangguran, Dan Korban PHK

SENIN, 20 APRIL 2020 | 19:45 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pengalokasian anggaran stimulus sebesar Rp 405 triliun dinilai bukan langkah tepat dalam meredam virus corona baru (Covid-19).

"Menurut saya, saat ini bukan stimulus ekonomi yang dibutuhkan, tapi strategi survival," kata Direktur Eksekutif Government and Political Studies (GPS), Gde Siriana Yusuf di akun Twitternya, Senin (20/4).

Adapun strategi sirvival yang dimaksud adalah dengan memperlebar ruang fiskal melalui pemotongan pengeluaran rutin secara drastis.


"Pelebaran ruang fiskal ini agar bisa membantu masyarakat bertahan hidup dengan bantuan tunai. Kalaupun bantu bisnis, fokus pada usaha rumahan dan sektor UKM," jelasnya.

Bukan tanpa alasan kebijakan stimulus dinilai tak tepat. Sebab stimulus dengan nilai yang sudah ditentukan itu tak akan mencukupi kebutuhan masyarakat terdampak.

"Dengan jumlah pengangguran dan setengah pengangguran mencapai 15 juta orang lebih (data BPS), plus PHK Covid-19 bisa 5 juta orang, tentu yang dibutuhkan lebih besar dari Rp 405 T agar dunia usaha mampu bangkit dan serap tenaga kerja lagi," lanjut Gde.

"Dengan dana stimulus terbatas, tentu harus dilakukan dengan timing yang tepat agar tidak sia-sia," tandasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Golkar: Jokowi Ikut Tren MBG karena Dekat dengan Dunia Warganet

Senin, 01 Juni 2026 | 13:12

Nilai TKA Siswa SD-SMP Jeblok, Program MBG Dipertanyakan

Senin, 01 Juni 2026 | 02:30

UPDATE

PBB Dorong Implementasi Segera Prinsip Bisnis Berbasis HAM di Indonesia

Kamis, 04 Juni 2026 | 02:05

Membongkar Praktik Haram MBG

Kamis, 04 Juni 2026 | 02:00

Indonesia Sedang Hadapi Perang Sumber Daya

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:34

Berantas Korupsi di BGN jadi Bukti Prabowo Jalankan Amanat Reformasi 98

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:28

Warga Tuntut Pengurus P3SRS Apartemen Taman Rasuna Diberhentikan

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:07

Pemuda Katolik Dukung Kejagung Bersih-bersih BGN

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:40

Ketua SC Muktamar X PPP Ngaku Borong Kamar Lantai 10 untuk Persidangan

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:17

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Dadan Hindayana Cs Terlalu Berani Korupsi!

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:02

Badko HMI Sultra Laporkan Dua Perusahaan Tambang ke Kejagung

Rabu, 03 Juni 2026 | 23:50

Selengkapnya