Berita

Ketua JMSI Provinsi Gorontalo, Rdwan Mooduto/Net

Nusantara

JMSI Gorontalo Meradang, Ada Sekuriti PT Royal Coconout Gorontalo Intimidasi Dan Paksa Hapus Dokumentasi Wartawan

SENIN, 20 APRIL 2020 | 17:20 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Praktik intimidasi terhadap wartawan yang tengah bertugas lagi-lagi terjadi. Kali ini, perlakuan tak mengenakan dialami oleh wartawan kabarpublik.id yang dipaksa menghapus dokumentasi peliputan pabrik tepung kelapa PT. Royal Coconut Gorontalo yang berkedudukan di Desa Ombulo, Limboto Barat, Gorontalo.

Awalnya, wartawan kabarpublik.id melakukan investigasi ke pabrik tersebut usai dikeluhkan warga setempat lantaran adanya bau tak sedap dari pabrik tersebut. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Desa Yosonegoro, Isa Amir Hanapi.

“Kadang bau itu datang saat malam hari di saat memasuki jam istirahatnya warga,” ucap Kades Yosonegoro, Senin (20/4).


Setelah mendapat kebenaran dari aparat Desa, tim kemudian mendatangi langsung pabrik penghasil tepung kelapa tersebut. Namun saat hendak mengklarifikasi, tim dicegat pihak sekuriti dengan alasan harus menyurati perusahaan untuk melakukan wawancara.

Saat mengambil dokumentasi pun, wartawan mendapat perlakuan tidak menyenangkan. Dimana pihak sekuriti membentak dan menyuruh menghapus foto tersebut.

Tindakan sekuriti itupun mendapat kecaman dari pengurus Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Gorontalo.

“Perlakuan sekuriti yang meminta untuk menghapus dokumen awak media merupakan pelanggaran undang-undang pers dan kami akan melakukan penuntutan kepada pihak perusahan,” kata Ketua JMSI Gorontalo, Ridwan Mooduto.

Hal yang sama disamapikan juga oleh Sekretaris JMSI Provinsi Gorontalo, Ismail Abas. Menurutnya, tindakan meminta untuk melakukan penghapusan dokumen wartawan adalah perbuatan melanggar hukum dan bisa dikenakan sangksi pidana.

“Ya kami tidak akan diam, besok kami akan melaporkan hal ini ke pihak Polda Gorontalo, dan akan didampingi oleh ombudsman media kabarpublik.id, Deswerd Zougira, SH,” ungkap Ismail yang juga memiliki latar belakang pendidikan ilmu hukum itu.

Sementara itu, tim kabarpublik.id juga mengonfirmasi kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gorontalo terkait dengan keluhan warga tersebut. Kadis DLH Kabupaten Gorontalo, Syaiful mengatakan, selama ini pihak perusahaan tersebut selalu memasukkan laporan yang disertakan dengan hasil uji laboratorium.

“Dan uji laboratorium tersebut berasal dari Makassar yang laboratoriumnya sudah terverifikasi,” ungkap Syaiful.

Namun, dirinya bersama tim berjanji akan mendatangi pabrik tersebut guna melakukan peninjauan terhadap pabrik itu.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya