Berita

Sekjen GNPF Ulama, Edy Mulyadi/Net

Politik

Sekjen GNPF Ulama: Sembako Corona Bagus, Tapi Pemerintah Beli Beras, Minyak, Dan Sarden Dari Siapa?

SENIN, 20 APRIL 2020 | 10:58 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Sosial mulai mendistribusikan paket sembako untuk warga yang terdampak virus corona baru (Covid-19). Hari ini, paket sembako dimulai dari Provinsi DKI Jakarta.

Sekretaris Jenderal Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Edy Mulyadi mengapresiasi sebaran sembako yang dilakukan pemerintah di tengah pandemik Covid-19.

"Pemerintah membagikan paket sembako bagi rakyat terdampak corona. Umumnya berisi beras, minyak goreng, mie instan, sarden, kornet, kecap dll. Tentu saja, bagus," kata Edy Mulyadi, Senin (20/4).


Namun, Edy Mulyadi menyayangkan, berbagai produk sembako tersebut dibeli pemerintah dari para konglomerat, pengusaha besar.

Menurutnya, kalau pemerintah membeli produk UMKM sepeti beras, ayam, telur, ikan, dan sayuran, tentu para petani, peternak dan petambak, serta masyarakat di bawah akan terbantu.

"Jika 10 persen saja dari Rp 110 triliun dana jaringan pengaman sosial digunakan untuk membeli produk rakyat kecil, tentu akan sangat bermanfaat bagi mereka," sebut Edy Mulyadi.

"Jangan sampai lagi-lagi hanya para pengusaha besar dan konglomerat yang menikmati berkah dari musibah ini," tegas dia menambahkan.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya