Berita

Kartu Prakerja/Net

Politik

Konten Pelatihan Online Kartu Prakerja Banyak Di Youtube, Pengamat Unas: Menggelikan, Apakah Ide Stafsus Millenial?

MINGGU, 19 APRIL 2020 | 23:31 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pelatihan online dari kartu prakerja dianggap tidak berguna lantaran rakyat bisa mengakses sendiri di media sosial. Bahkan, materinya bisa dipilih yang lebih kreatif.

Pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam mengatakan, negara sia-sia mengeluarkan uang triliunan rupiah hanya untuk konten yang sudah banyak tersebar di media sosial dalam pelatihan online kartu prakerja.

"Kalau kontennya seperti itu untuk apa negara keluarkan triliunan rupiah di tengah mewabahnya Covid-19. Ini negara salah arah, kalau kontennya seperti itu, rakyat tidak perlu, mereka sudah kreatif sudah banyak dan lebih bagus yang tersebar di Youtube," ucap Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (19/4).


Seharusnya, kata Saiful, negara lebih baik mengurus warganya yang terdampak Covid-19 dibanding mengurusi hal yang tidak perlu seperti pelatihan online bagi penerima kartu prakerja.

"Dan yang paling menggelikan konten ini idenya siapa? Apakah ide Stafsus millenial atau siapa? Saya kira ide tersebut tentu tidak kreatif, tidak cerdas dan cendrung pemborosan keuangan negara," tegas Saiful.

Bahkan, kata dia, pihak di lingkungan istana seharusnya lebih peka terhadap apa yang diharapkan rakyat yang tengah kesulitan di saat pandemik Covid-19 ini.

"Justru pemborosan itu datangnya dilingkungan istana, mestinya lebih peka lagi dari harapan publik ditengah sulitnya perekonomian bangsa. Kalau konsepnya hanya seperti itu, tidak usah stafsus millenial, pemborosan uang negara, lebih baik untuk rakyat yang membutuhkan. Pada akhirnya solusinya utang," pungkasnya.

Diketahui, penerima kartu prakerja akan mendapatkan insentif sebesar Rp 3,55 juta yang terdiri dari Rp 1 juta untuk biaya pelatihan dari delapan perusahaan mitra kartu prakerja, insentif usai pelatihan sebesar Rp 600 ribu per bulan dan akan diberikan selama empat bulan sehingga total Rp 2,4 juta dan insentif survei keberkerjaan sebesar Rp 50 ribu per survei dan ada tiga survei sehingga totalnya Rp 150 ribu.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

Menguji Klaim MBG Kunci Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:12

JK Disarankan Maafkan Ade Armando

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:07

41,7 Persen Jemaah Haji Aceh Lansia

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:43

Bank Pelat Merah Cabang Joglo Dipolisikan

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:26

Empat Hakim Ad Hoc PHI PN Medan Disanksi Kode Etik

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:03

Presensi Ilegal 3.000 ASN Brebes Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:42

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

Digitalisasi Parkir Genjot Pendapatan Daerah

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:02

Ini Cerita Penumpang Selamat dari Bus ALS Terbakar di Sumsel

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:31

Impor Blueray 90 Persen Tetap Jalur Merah

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:28

Selengkapnya