Berita

Politisi PDIP Darmadi Durianto/Net

Politik

Politisi PDIP: Ada Gurita Bisnis Di Lingkaran Istana, Stafsus Milenial Jangan Dibinasakan Tapi Dibina

MINGGU, 19 APRIL 2020 | 15:05 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Keberadaan Staf Khusus Milenial Presiden Joko Widodo diharapkan tidak dipengaruhi oleh kelompok-kelompok kepentingan yang ada di lingkaran istana.

Hal itu ditekankan berkenaan dengan adanya polemik dugaan konflik kepentingan Stafsus milenial, seperti keterlibatan Ruangguru sebagai mitra pemerintah dalam program Kartu Prakerja, di mana Ruangguru merupakan perusahaan rintisan milik Stafsus Adamas Belva Syah Devara.

Kemudian Stafsus Andi Taufan Garuda Putra yang 'menitipkan' perusahaanya, PT Amartha Mikro Fintek ikut program Relawan Desa Lawan Covid-19.


"Stafsus milenial dibina jangan dibinasakan, mereka adalah aset bangsa. Mereka kaya ilmu pengetahuan, hanya saja masih miskin pengalaman, apalagi pengalaman politik. Saya berharap senior-senior jangan seret mereka ke lembah hitam," kata politisi PDIP Darmadi Durianto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/4).

Sebaliknya, kata dia, para tokoh yang terlebih dahulu terjun di dunia perpolitikan mengajarkan moral yang baik, dan berusaha menghindarkan para juniornya tersebut dalam konflik kepentingan.

Tak hanya itu, Darmadi juga mendesak agar stafsus milenial itu berani mengubur syahwat bisnisnya ketika sudah berada di pemerintahan. Mereka harus bisa membedakan mana kepentingan bisnis dan kepentingan negara.

"Ada gurita bisnis di lingkaran istana. Sebaiknya perusahaan-perusahaan mereka mundur dari proyek-proyek pemerintah, seperti Ruangguru, Amartha dan sebagainya. Biarkan bisnis mereka berkembang secara alami. Mereka harus sadar bahwa mereka adalah pejabat publik," tegas anggota Komisi VI DPR itu.

Di sisi lain, ia berpandangan polemik yang dialami Stafsus milenial bukan pada pelanggaran hukum, melainkan lebih kepada buurknya moral bisnis.

"Sekolah boleh tinggi dan terkenal di luar negeri, tapi minim pengalaman. Pokoknya jangan terjebak dan tergiur uang-uang yang diperoleh dari cara yang salah," tandasnya.

"Jangan terbuai kejar keuntungan besar karena jadi pejabat publik. Tapi andalkan pada kompetensi berbisnis. Mari kita selamatkan mereka," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

UPDATE

Komisi I DPR: Kisruh Rating IGRS di Steam Picu Kegaduhan

Rabu, 08 April 2026 | 19:50

JK Jangan jadi Martir Pemecah Belah Bangsa

Rabu, 08 April 2026 | 19:41

Narasi Pesimis di Tengah Gejolak Global Ganggu Stabilitas Nasional

Rabu, 08 April 2026 | 19:19

Ulama Dukung Wacana BNN Larang Vape

Rabu, 08 April 2026 | 19:18

KAMMI: Kerusakan Lingkungan Tidak Bisa Selesai di Ruang Diskusi

Rabu, 08 April 2026 | 19:05

WFH Momentum Perkuat Layanan Digital

Rabu, 08 April 2026 | 19:02

Motor Listrik Operasional SPPG Sudah Direncanakan Sejak 2025

Rabu, 08 April 2026 | 19:00

Harus Melayani, Kader PKB Jangan jadi Tamu 5 Tahunan

Rabu, 08 April 2026 | 18:51

JK Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli Buat Akhiri Polemik

Rabu, 08 April 2026 | 18:44

7 Menu Warteg Paling Dicari Orang Indonesia

Rabu, 08 April 2026 | 18:42

Selengkapnya