THR Presiden, Menteri dan Eselon I & II Ditiadakan, Gus Nabil: Harus Didukung Langkah Yang Tepat Sasaran

Tunjangan Hari Raya (THR) yang biasanya diterima oleh Presiden, Menteri hingga pejabat pemerintah setingkat eselon I ditiadakan.

Kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Keuangan ini untuk efisiensi anggaran, dan dialihkan untuk penanganan virus corona baru (Covid-19).

Hal ini lah yang kemudian mendapat tanggapan dari Anggota DPR RI dari PDIP Muhammad Nabil Haroen.

Pria yang akrab disapa Gus Nabil ini mengakui bahwa kebijakan THR adalah suatu hal yang tepat. Akan tetapi, pihaknya memberikan sejumlah catatan untuk diperhatikan pemerintah.

"Terkait dengan pemotongan THR untuk Presiden hingga Anggota DPR, ada beberapa gagasan yang ingin saya sampaikan ke publik," ungkapnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (17/4).

Dengan tidak membayarkan THR Presiden hingga Eselon II Pegawai Negeri Sipil (PNS) negara memiliki cadangan kas sekitar Rp 5,5 triliun. Namun, hal yang dipertanyakan Gus Nabil adalah penggunaannya.

Oleh karena itu, Anggota Komisi IX DPR RI ini meminta pemerintah untuk menyiapkan strategi jitu untuk realokasi anggaran tersebut. Karena, dana sebesar itu menurutnya harus dipergunakan sebaik-baiknya bagi kemaslahatan rakyat.

"Kebijakan ini harus didukung langkah-langkah strategis yang tepat sasaran, agar anggaran yang tersedia dapat maksimal penggunaannya," demikian Gus Nabil.