Berita

Imam Prasodjo/Net

Nusantara

Program Padat Karya Tunai Harus Dikawal Orang Kreatif Di Desa, Bukan Stafsus Presiden

JUMAT, 17 APRIL 2020 | 14:39 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sosiolog dari Universitas Indonesia (UI) Imam Prasodjo, menyampaikan kritiknya atas implementasi program padat karya tunai, yang diselenggarakan untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.

Dalam sebuah dialog di Radio Republik Indonesia (RRI), Imam Prasodjo mengecap implementasi program ini belum efektif. Sebab, pemerintah tidak menggandeng orang-orang yang kreatif yang berada dekat di lingkungan masyarakat.

"Yang kinerja pasti adalah menggerakan, mengarahkan para enterpreuner lokal. Kalau di daerah pertanian tentu ada misalnya orang yang ahli di bidang peternakan ikan, atau pemijahan ikan," ujar Imam Prasodjo, Jumat (17/4).


Masayarakat lapisan bawah yang kehilangan pekerjaan karena virus corona baru (Covid-19), menurut Imam Prasodjo, membutuhkan pembimbing yang berpengalaman dan sesuai dengan karakteristik ekonomi daerahnya.

"Jadi itu beragam banget para pelaku kreatif di tingkat desa. Yang jika dia menjadi pengajar, atau mereka menjadi orang yang bisa mendampingi orang-orang yang terhempas menganggur, itu saya kira akan jauh lebih produktif," ungkap menantu dari begawan politik Mariam Budiardjo ini.

Oleh karena itu, Imam Prasodjo berkesimpulan bahwa pelibatan Staf Khusus Presiden yang dari kalangan milenial tidak tepat. Khususnya untuk menjalankan program-program yang tengah digulirkan pemerintah untuk menangani dampak ekonomi dari corona ini.

"Kalau masyarakat yang paling bawah itu bagaimana dia nanem pakai polybag, bagaimana mereka belanja tidak ke pasar. Itu yang paling rentan yang saya bilang. Nah itu siapa yang mendampingi. Bukan ahli milenial presiden, tapi lebih orang-orang yang kreatif di kampung," pungkas Imam Prasodjo.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Iran Sodorkan 14 Syarat Damai yang Harus Dipenuhi AS

Minggu, 03 Mei 2026 | 09:59

KPK Soroti Aset Mangkrak Rp27,5 Triliun di Sulsel

Minggu, 03 Mei 2026 | 09:20

Ribuan Jemaah Haji Bertahap Bergerak dari Madinah ke Makkah

Minggu, 03 Mei 2026 | 09:14

Ratas Hambalang, Prabowo Matangkan Agenda Pendidikan hingga Hilirisasi Nasional

Minggu, 03 Mei 2026 | 08:51

Mahasiswa Didorong Kembali jadi Kekuatan Pengontrol Sosial

Minggu, 03 Mei 2026 | 08:39

Update harga BBM Terbaru di SPBU Pertamina, BP, hingga Vivo

Minggu, 03 Mei 2026 | 08:27

Perpres Ojol Bawa Angin Segar Bagi Pengemudi Online

Minggu, 03 Mei 2026 | 08:20

Pemerataan Pendidikan Kunci Wujudkan Indonesia Emas 2045

Minggu, 03 Mei 2026 | 08:14

Amien Rais Sebaiknya Segera Klarifikasi

Minggu, 03 Mei 2026 | 07:46

Publik Nantikan Aksi Nyata Dudung Bereskan Masalah MBG

Minggu, 03 Mei 2026 | 07:36

Selengkapnya