Menteri Keuangan Sri Mulyani/Net
Rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang akan tetap melakukan ekspor Alat Pelindung Diri (APD) ke Korea Selatan dan Jepang merupakan langkah yang anomali.
Pasalnya, kebutuhan APD dalam negeri untuk menghadapi pandemi virus corona baru atau Covid-19 ini masih kekurangan. Apalagi, tim medis tanah air yang masih memerlukan APD untuk menangani pasien Covid-19.
Begitu tegas Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Jumat (17/4).
"Rasanya sulit menafsir isi pikiran Sri Mulyani, bagaimana bisa lakukan ekspor sementara kebutuhan dalam negeri compang-camping," kata Dedi Kurnia Syah.
Menurutnya, pemerintah seharusnya memprioritaskan kebutuhan APD dalam negeri yang masih sangat membutuhkan. Sebab, untuk mensuplai kebutuhan APD, masyarakat secara sukarela bahu-membahu membantu pengadaan APD.
"Menjamurnya donasi publik untuk suplai APD adalah bukti negara tidak miliki kesiapan. Kalau kemudian Menkeu tetap ekspor, maka semakin sulit mempercayai kerja pemerintah," pungkasnya.
Menkeu Sri Mulyani menegaskan pihaknya akan tetap melakukan ekspor APD ke luar negeri yakni Korea Selatan dan Jepang. Namun dia mengklaim, rencana ekspor itu tanpa mengurangi kebutuhan dalam negeri untuk menangani Covid-19.
"Indonesia juga membantu (negara lain), karena salah satu negara penghasil APD terbesar dunia. Jadi kontrak dengan negara lain tetap akan kami penuhi tanpa kita korbankan kebutuhan APD di dalam negeri," ujar Sri Mulyani usai rapat sidang kabinet bersama Presiden Joko Widodo melalui konferensi video, Selasa (14/4
