Kembalikan Kepercayaan Publik, Stafsus Milenial Harus Mampu Buat Inovasi Kebijakan

Tindakan Staf Khusus Presiden, Andi Taufan Garuda Putra yang menyurati camat seluruh Indonesia untuk 'menitipkan' perusahannya, PT Amartha Mikro Fintek (Amartha), dalam program Relawan Desa Lawan Covid-19 membuat publik geleng-geleng kepala.

Banyak kalangan yang menilai perbuatan Staf Khusus Milenial ini kelewat batas karena melampaui kewenangan yang dimilikinya.

Menurut pengamat politik, Arya Fernandes, dalam situasi yang krusial seperti sekarang, seluruh stafsus milenial harus berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan membuat kebijakan strategis.

"Pertimbangan hukum dan analisis politik harus dipertimbangkan, karena bila blunder tentu akan mempengaruhi konfigurasi politik pada level nasional," ucap Arya, saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (17/4).

Ditambahkan Arya, meskipun efeknya tidak langsung ke Presiden Jokowi, tapi cepat atau lambat akan mempengaruhi penilaian publik. Karena ini terjadi di lingkaran dalam Istana.

Untuk mengembalikan kepercayaan publik, para stafsus milenial yang telah beberapa kali blunder ini diminta segera mendorong inovasi kebijakan.

"Saya kira, mereka punya pengalaman membangun startup. Kebijakan inovasi tersebut harus menjadi ciri khas kebijakan/program Jokowi. Dengan begitu orang akan percaya kembali," tandasnya.