Stafsus Milenial Jokowi/Net
Tiga dari tujuh Staf Khusus Presiden Joko Widodo kalangan milenial membuat ulah.
Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies, Jerry Massie, mengatakan, kalau kehadiran mereka merusak pemerintahan, lebih baik stafsus milenial ini dibekukan saja.
"Tidak perlu kehadiran mereka," terang Jerry kepada redaksi, Jumat (17/4).
Menurutnya, ini bahaya jika mereka-mereka ini nanti jadi pemimpin. Mereka berpeluang melakukan
abuse of power lagi.
"Saya lihat anak muda ini belum pengalaman di pemerintahan. Perlu banyak belajar lagi. Mereka tak punya
based competence yang mapan dan unggul," tutur Jerry.
Ditambahkannya, tidak terlalu penting sebetulnya stafsus mileneal ini, daripada merusak tatanan pemerintahan lebih baik dibubarkan atau dicopot saja.
"Saya tidak habis pikir, kop surat Setneg mereka perlu juga bertanggung-jawab. Setiap kebijakan harus melibatkan Setkab dan Setneg. Ini ada indikasi korupsi juga. Mencari keuntungan di balik wabah virus corona," tutup Jerry.
Di tengah situasi pandemik Covid-19, tiga stafsus milenial tiba-tiba menjadi sorotan. Ketiganya adalah Andi Taufan Garuda Putra, Adamas Belva Syah Devara, dan Gracia Josaphat Jobel Mambrasar (Billy Mambrasar).
Andi Taufan yang juga CEO Amartha diduga merusak administrasi kenegaraan dan mengarah pada konflik kepentingan dengan menulis surat berkop Setkab yang ditujukan kepada camat di seluruh Indonesia. Surat itu berisi komitmen Amartha untuk turut program Relawan Desa Lawan Covid-19 yang diinisiasi oleh Kementerian Desa, PDTT.
Sama dengan Andi Taufan, Belva Devara juga menuai polemik terkait dengan konflik kepentingan antara perannya sebagai stafsus dan pemimpin perusahaan. Dia adalah pendiri sekaligus CEO Ruangguru. Ruangguru dapat proyek Kartu Prakerja Rp 5,6 triliun untuk menyediakan pelatihan online.
Adapun Billy Mambrasar, dia menuai polemik karena bio LinkedIn-nya. Dalam aplikasi jejaring profesional itu, Billy sempat menuliskan posisinya sebagai Stafsus Jokowi setingkat dengan jabatan menteri.
