Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani/Net

Politik

Saleh Daulay: Kengototan Sri Mulyani Ekspor APD Bikin Rakyat Makin Khawatir

JUMAT, 17 APRIL 2020 | 09:58 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Keinginan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk tetap melakukan ekspor Alat Pelindung Diri (APD) ke luar negeri akan menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.

Bagaimana tidak, APD dalam negeri sendiri masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama tim medis yang menangani pasien virus corona baru atau Covid-19.

Demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Jumat (17/4). 


"Pernyataan Menkeu bahwa Indonesia akan tetap mengekspor APD ini tentu menyisakan kekhawatiran di tengah masyarakat. Sebab sampai hari ini, kebutuhan APD dalam negeri juga belum terpenuhi," katanya.

Menurut Saleh Daulay, kebutuhan APD yang masih minim seharusnya dijamin oleh pemerintah agar terpenuhi dan mencukupi. Bukan malah melakukan ekspor ke luar negeri di tengah pandemik Covid-19 seperti saat ini.

Terlebih, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan status darurat kesehatan di Indonesia.

"Ini kan suasana darurat. Covid-19 ini telah resmi dinyatakan sebagai bencana nasional. Karena itu, seluruh upaya harus dikerahkan untuk mengatasinya. Termasuk dari sisi pemenuhan kebutuhan APD untuk tenaga kesehatan," demikian Saleh Daulay.

Menkeu Sri Mulyani menegaskan pihaknya akan tetap melakukan ekspor APD ke luar negeri yakni Korea Selatan dan Jepang. Namun dia mengklaim, rencana ekspor itu tanpa mengurangi kebutuhan dalam negeri untuk menangani Covid-19.

"Indonesia juga membantu (negara lain), karena salah satu negara penghasil APD terbesar dunia. Jadi kontrak dengan negara lain tetap akan kami penuhi tanpa kita korbankan kebutuhan APD di dalam negeri," ujar Sri Mulyani usai rapat sidang kabinet bersama Presiden Joko Widodo melalui konferensi video, Selasa (14/4) lalu. 

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya