Berita

Presiden Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama/Net

Politik

Tak Sekadar Cashback, Pemerintah Dituntut Turunkan Harga BBM Agar Rakyat Tak Susah

KAMIS, 16 APRIL 2020 | 19:52 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), baik Premium, Pertalite, maupun Pertamax harus segera dilakukan pemerintah merujuk penurunan harga minyak mentah dunia.

Penyesuaian penurunan harga penting untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemik virus corona baru atau Covid-19.

"Penurunan harga BBM bisa memberi pengaruh besar bagi masyarakat karena turunnya harga kebutuhan rumah tangga dan bahan pokok. Ini akan sangat membantu rakyat di tengah bencana Covid-19 ini," kata Ketua Bidang Energi DPP KNPI, Muhammad Chairul Basyar dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/4).


Ia menyadari saat ini pemerintah dilema dengan pilihan menurunkan harga BBM. Sebab bila BBM sudah diturunkan, akan sulit untuk menaikkan kembali di kemudian hari di saat harga minyak dunia stabil.

Namun, kata dia, publik sudah paham harga minyak dunia akan stagnan bila mengacu kondisi saat ini di mana OPEC dan produsen minyak lain seperti di Russia dan Meksiko sepakat memangkas produksi 10% untuk menjaga harga.

"Tapi pasar sering melihat mereka kadang tidak disiplin. Ditambah permintaan global juga anjlok. BBM tidak akan naik signifikan. Vaksin corona hingga kini belum ditemukan, musim dingin nanti, bisa-bisa kasus melonjak lagi," tegasnya.

"Jadi, kalau negara mau adil ke rakyatnya ya harga BBM harus turun. Itu akan sangat menolong rumah sakit, para petani, nelayan, buruh dan lain-lain," sambung Chairul.

Di sisi lain, ia juga mengkritisi kebijakan Pertamina yang memberikan cashback setengah harga bagi pengemudi ojek online.

"Lalu harga BBM murah untuk rakyat kecil lain bagaimana? Untuk petani, buruh, pekerja informal, perawat rumah sakit, dan rakyat wong cilik lainnya?" pungkas Chairul.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya