Berita

Syafril Sjofyan/Net

Politik

Kebijakan Luhut Tarik Turis China Membahayakan Keselamatan Rakyat Indonesia

KAMIS, 16 APRIL 2020 | 12:59 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan, pemerintah akan segera membangkitkan sektor pariwisata, termasuk perhotelan.

Menurutnya, sektor pariwisata sangat lesu imbas dari adanya wabah virus corona baru (Covid-19) juga berakibat pada banyaknya tenaga kerja di sektor tersebut yang terkena PHK.

"Pariwisata memang menjadi perhatian serius kita, tetapi kita perlu lihat juga ini sekarang. Kalau China ini recovery cepat, dan sekarang sudah mulai nih. Korea Selatan dan Jepang dalam satu atau dua bulan ini, berarti turis mereka sudah ingin keluar tuh karena stres berbulan-bulan," kata Luhut, Selasa (14/4).


Luhut memastikan, adanya pemulihan dari ketiga negara tersebut, pariwisata Indonesia akan bergeliat lagi. Pemerintah, lanjut Luhut, masih menghitung insentif yang akan diberikan kepada sektor pariwisata.

Pengamat kebijakan publik, Syafril Sjofyan, menilai, kebijakan Luhut tersebut tidak masuk akal. Mengingat, saat ini mayoritas dunia termasuk Indonesia sedang dilanda Covid-19.

"Menurut saya ini akal-akalan Luhut, sangat mustahil turis akan tertarik untuk datang berkunjung wisata ke Indonesia, sementara di Indonesia dan di negara mereka masih berjangkit epidemi berbahaya Covid-19," terang aktivis pergerakan 77-78 ini kepada redaksi, Kamis (16/4).

Syafril Sjofyan khawatir ada misi lain di balik kebijakan menarik turis terutama dari China.

"Yang dituju Luhut adalah boncengan untuk masuknya WNA China, khususnya TKA China ke Indonesia, karena baik Luhut dan Presiden Jokowi masih tetap ngotot untuk proyek-proyek yang terbengkalai khususnya proyek Investasi China tetap berjalan," tuturnya.

Menurut Syafril Sjofyan, dengan dibukanya pintu untuk turis, maka sangat terbuka TKA China masuk.

"Jadi menurut saya, cara pikir Luhut maupun Presiden Jokowi sangat berbahaya terhadap keselamatan rakyatnya, mereka mempertaruhkan nyawa manusia Indonesia untuk kegiatan proyek atau investasi yang bisa ditunda dalam wabah yang sangat ganas menular dari orang ke orang," tutupnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya