Berita

Ketua Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule/Net

Politik

Ketua ProDEM: Kalau Negara Tidak Punya Duit, Kenapa Stafsus Milenial Dapat Proyek Triliunan?

KAMIS, 16 APRIL 2020 | 09:58 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemerintah pusat tidak menjalankan karantina wilayah sebagaimana diamanahkan dalam UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan diduga karena tidak memiliki cukup uang.

Pasalnya, karantina wilayah atau yang bisa juga disebut lockdown membutuhkan banyak uang untuk memberi jaminan sosial kepada masyarakat yang diminta untuk berdiam di rumah.

Begitu duga Ketua Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule saat berbincang dengan redaksi, Kamis (16/4).


“Makanya hanya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Itu pun tanggung jawab daerah,” ujarnya.

Tanda negara tidak punya uang semakin nyata saat Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan global bond dengan tenor hingga 50 tahun.

Namun demikian, kondisi ini seolah terbantahkan jika melihat proyek kerja sama dalam Program Kartu Pra Kerja yang melibatkan Ruang Guru, perusahaan milik Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Belva Devara. Di mana Ruang Guru dipercaya menjadi aplikator program pelatihan yang anggarannya mencapai Rp 5,6 triliun.

“Kalau tak ada uang, kenapa stafsus milenial dapat proyek triliunan? Aneh,” tutupnya.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya