Berita

Ketua Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule/Net

Politik

Ketua ProDEM: Kalau Negara Tidak Punya Duit, Kenapa Stafsus Milenial Dapat Proyek Triliunan?

KAMIS, 16 APRIL 2020 | 09:58 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemerintah pusat tidak menjalankan karantina wilayah sebagaimana diamanahkan dalam UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan diduga karena tidak memiliki cukup uang.

Pasalnya, karantina wilayah atau yang bisa juga disebut lockdown membutuhkan banyak uang untuk memberi jaminan sosial kepada masyarakat yang diminta untuk berdiam di rumah.

Begitu duga Ketua Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule saat berbincang dengan redaksi, Kamis (16/4).


“Makanya hanya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Itu pun tanggung jawab daerah,” ujarnya.

Tanda negara tidak punya uang semakin nyata saat Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan global bond dengan tenor hingga 50 tahun.

Namun demikian, kondisi ini seolah terbantahkan jika melihat proyek kerja sama dalam Program Kartu Pra Kerja yang melibatkan Ruang Guru, perusahaan milik Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Belva Devara. Di mana Ruang Guru dipercaya menjadi aplikator program pelatihan yang anggarannya mencapai Rp 5,6 triliun.

“Kalau tak ada uang, kenapa stafsus milenial dapat proyek triliunan? Aneh,” tutupnya.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Prabowo Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Masih Persoalkan Hasil Pilpres 2024

Selasa, 22 September 2026 | 23:16

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Nasib Pengalihan Utang Whoosh Tak Jelas, Ini Penjelasan Wamenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 22:20

Ombudsman Soroti Masa Sanggah Data Rumah Rusak Gempa NTT Terlalu Singkat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:55

KPK Dalami Pengurusan HGB PT Bela Parahiyangan hingga ke Pusat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:36

Rafyq Pandjaitan Terpilih Ketua KWP, Ariawan Titip Pesan Ini

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:50

KBRI Singapura Tak Punya Dokumen Pendidikan Gibran

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:20

Jenderal Sigit jadi Bidak Benteng dalam Catur Pemerintahan Prabowo

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:57

Hatta Rajasa Pastikan Wantimpres Beri Nasihat Berkualitas untuk Presiden

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:44

Kapolri Berganti, Jenderal Sigit Serahkan Panji Tribrata ke Jenderal Suyudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:40

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Bersama UI, Peradi Profesional Bidik Pendidikan Advokat Lebih Berkualitas

Jumat, 02 Oktober 2026 | 18:51

Selengkapnya