Berita

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha/RMOLJabar

Politik

PSBB Diterapkan Di Kabupaten Bekasi, DPRD Malah Merasa Prihatin

KAMIS, 16 APRIL 2020 | 09:39 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Bekasi yang telah berlaku sejak Rabu kemarin (15/4), tampaknya bakal sulit berjalan efektif.

Fakta di lapangan, masih terlihat sejumlah perusahaan di kawasan industri yang tidak meliburkan karyawannya. Akibatnya, penumpukan kendaraan masih saja terjadi terutama di jam-jam sibuk.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha mempertanyakan kajian Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tingkat kawasan industri.
Padahal, bila ditelusuri berdasarkan lokasi, kawasan industri mayoritas berada di zona merah Covid-19.

Padahal, bila ditelusuri berdasarkan lokasi, kawasan industri mayoritas berada di zona merah Covid-19.
“Sebenarnya kajian PSBB di Kabupaten Bekasi seperti apa? Kenapa pasar tradisional ditutup? Dan pada hari pertama PSBB saya dapat laporan masih ada pabrik di Kawasan Industri yang masih tetap dibiarkan dibuka,” kata Aria, Rabu (15/4).

Dikutip Kantor Berita RMOLJabar, berkaitan dengan kajian PSBB, sebagai Ketua DPRD dia mengaku tidak pernah diajak komunikasi perihal kajian tersebut. Termasuk persiapan PSBB dan bagaimana teknis pelaksanaannya di Kabupaten Bekasi.

Bahkan, lanjut Aria, karyawan atau buruh yang bekerja di pabrik Kabupaten Bekasi harusnya juga mendapat perlindungan saat PSBB sekarang ini.

“Saya prihatin dengan kondisi PSBB. Seperti apa sih bentuk kajian PSBB di wilayah kita. Itu salah satu bentuk keprihatinan saya,” tandas Aria.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya