Berita

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha/RMOLJabar

Politik

PSBB Diterapkan Di Kabupaten Bekasi, DPRD Malah Merasa Prihatin

KAMIS, 16 APRIL 2020 | 09:39 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Bekasi yang telah berlaku sejak Rabu kemarin (15/4), tampaknya bakal sulit berjalan efektif.

Fakta di lapangan, masih terlihat sejumlah perusahaan di kawasan industri yang tidak meliburkan karyawannya. Akibatnya, penumpukan kendaraan masih saja terjadi terutama di jam-jam sibuk.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha mempertanyakan kajian Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tingkat kawasan industri.
Padahal, bila ditelusuri berdasarkan lokasi, kawasan industri mayoritas berada di zona merah Covid-19.

Padahal, bila ditelusuri berdasarkan lokasi, kawasan industri mayoritas berada di zona merah Covid-19.
“Sebenarnya kajian PSBB di Kabupaten Bekasi seperti apa? Kenapa pasar tradisional ditutup? Dan pada hari pertama PSBB saya dapat laporan masih ada pabrik di Kawasan Industri yang masih tetap dibiarkan dibuka,” kata Aria, Rabu (15/4).

Dikutip Kantor Berita RMOLJabar, berkaitan dengan kajian PSBB, sebagai Ketua DPRD dia mengaku tidak pernah diajak komunikasi perihal kajian tersebut. Termasuk persiapan PSBB dan bagaimana teknis pelaksanaannya di Kabupaten Bekasi.

Bahkan, lanjut Aria, karyawan atau buruh yang bekerja di pabrik Kabupaten Bekasi harusnya juga mendapat perlindungan saat PSBB sekarang ini.

“Saya prihatin dengan kondisi PSBB. Seperti apa sih bentuk kajian PSBB di wilayah kita. Itu salah satu bentuk keprihatinan saya,” tandas Aria.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya