Berita

Driver ojek online/Net

Politik

Demi Keadilan, Jangan Hanya Ojol Yang Dapat Insentif Dari Pemerintah

KAMIS, 16 APRIL 2020 | 09:12 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah semestinya lebih objektif dan menyeluruh dalam menyalurkan bantuan terhadap pekerja yang terdampak secara perekonomian akibat kebijakan penanganan pandemik Covid-19.

Tidak hanya ojek online saja yang seharusnya diperhatikan, sektor pekerja informal harian lainnya seperti pedagang asongan, pedagang kaki lima, buruh angkut harian, sopir angkot, serta sektor informal lainnya juga banyak yang terdampak.

Demikian yang disampaikan pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Ade Reza Hariyadi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL pada Kamis (16/4).


"Oleh karena itu, untuk mewujudkan rasa keadilan dan komitmen pemerintah secara menyeluruh, kebijakan insentif bagi ojek online hendaknya diikuti dengan insentif serupa bagi sektor profesi lain yang terdampak," jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong agar penyedia aplikasi yang selama ini telah menikmati keuntungan dari transportasi online, untuk ambil peran secara memadai dalam meringankan beban pengemudi transportasi online.

"Pengemudi online dipandang sebagai aset yang selama ini mendatangkan keuntungan bagi aplikator, karena itu aplikator mesti melindungi kepentingan mitranya dan ikut berkontribusi meringankan beban mereka," jelas Ade.

Asumsi angkutan ojek online, dinilai menjadi anak emas di antara sektor lainnya, semakin kuat saat Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang memberikan cashback kepada Driver ojek online setiap pembelian bahan bakar di SPBU Pertamina.

"Mengenai cashback yang diberikan oleh SPBU Pertamina, mustinya juga berlaku untuk jenis profesi lain seperti pengemudi angkot, ojek pangkalan dan transportasi lainnya yang diselenggarakan secara mandiri oleh sektor usaha masyarakat," tegas Ade.

"Bahkan, Pertamina bersama ESDM sebaiknya melakukan terobosan dengan menurunkan harga BBM untuk menjaga daya beli masyarakat," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya