Berita

Stafsus Presiden dari kalangan Milenial/Net

Politik

Ketimbang Beri Gaji Besar Ke Stafsus Milenial, Mending Dana Dikucurkan Untuk Temukan Vaksin Covid-19

KAMIS, 16 APRIL 2020 | 02:04 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Joko Widodo didesak untuk menggelontorkan dana untuk produksi vaksin Covid-19 dibanding menggaji Staf khusus (Stafsus) Presiden.

Desakan itu disampaikan oleh Ekonom senior, Dradjad Wibowo saat diskusi streaming pada Rabu (15/4) malam.

Menurut Dradjad, Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan vaksin dari negara lain. Sehingga harus investasi besar-besaran. Apalagi, Indonesia memiliki BUMN Farma dan perusahaan farmasi yang dapat dimanfaatkan dengan baik.


"Dana penanganan krisis ini yang dipakai Perppu (1/2020) kemarin itu ya itu harusnya itu ada investasi besar-besaran untuk vaksin dan pengadaan obat," ucap Dradjad Wibowo, Rabu (15/4) malam.

Karena kata Dradjad, Indonesia mempunyai banyak Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat hebat untuk dapat diperdayakan menemukan vaksin Covid-19 untuk rakyat Indonesia tanpa mengandalkan negara lain.

"Saya berharap pemerintah segera melakukan ini ya. Mas Dradjad tapi kan lama, iya lama tapi ya kalau gak dilakukan kita ya gak akan punya. Justru dari sekarang," tegas Dradjad.

"Apakah bisa? Kita punya banyak baylis yang hebat-hebat, kita punya banyak baylis enginer yang hebat-hebat, kita punya banyak bymedical specialis yang hebat-hebat itu semua kita berdayakan. Yang dari luar negeri kalau perlu ditarik ke dalam negeri dikasih gaji yang luar biasa besarnya," sambung Dradjad.

Hal itu lebih bermanfaat kaya Dradjad dibanding memberikan gaji kepada Stafsus Presiden yang sering kontra dengan rakyat Indonesia.

"Jangan hanya kasih gaji yang besar-besar atau proyek besar-besar kepada Staf khusus Presiden lah. Kasih kepada sainstis-sainstis yang memang hebat-hebat," pungkasnya.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya