Berita

Ekonom Senior, Dradjad Wibowo/Repro

Politik

Dradjad Wibowo: Saat Negara Lain Berlomba Produksi Vaksin Covid-19, Kenapa Indonesia Malah Belum Buat ?

KAMIS, 16 APRIL 2020 | 00:57 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintahan Presiden Joko Widodo didesak untuk memproduksi vaksin Coronavirus Diseaase (Covid-19) secara besar-besaran karena negara lain tidak mungkin kasih ke Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh Ekonom senior, Dradjad Wibowo saat diskusi streaming pada Rabu malam (15/4).

Menurut Dradjad, tanpa menemukan vaksin dan obat akan berdampak kondisi saat ini di Indonesia akan terus menerus tanpa kejelasan pasti akan berhenti.


"Sudah sepemahaman global ya, tanpa kita menemukan vaksin dan obat itu ya kita akan terus menerus seperti ini, terus menerus social distancing, PSBB akan terus menerus dan itu juga akan merusak Ekonomi. Karena tidak mungkin kan orang tidak melakukan meeting untuk bisnis ya kan," ucap Dradjad Wibowo.

Di negara lain kata Dradjad, kini tengah berlomba-lomba untuk membuat vaksin. Namun, Dradjad mengaku heran lantaran Indonesia tidak turut berlomba membuat vaksin dan obat sendiri tanpa mengandalkan negara lain.

"Nah masalahnya kenapa Indonesia tidak juga masuk ke vaksin dan obat?. Karena kalau tidak kita akan kerepotan sendiri. Anda bisa bayangkan penduduk dunia itu sekarang 7,7 miliar hampir 8 miliar ya, semua negara pingin memberikan vaksin kepada penduduknya sendiri warganya sendiri," jelas Dradjad.

"Kalau Inggris katakanlah sekarang sudah mulai tahap kedua untuk pengujian vaksin, kalau dia sudah dapat ya akan prioritasnya ke negara dia sendiri. Tidak akan dia prioritas ke Indonesia kalau Inggris harus beli belinya mahal dikasihnya sedikit," sambung Dradjad.

Sehingga kata Dradjad, Indonesia tidak bisa mengandalkan negara lain dan harus memproduksi vaksin dan obat sendiri untuk memenuhi kebutuhan yang ada di Indonesia.

"Jadi kita tidak bisa mengandalkan vaksin dari negara lain. Karena itu kita perlu investasi besar-besaran, kita punya BUMN farma, kita punya beberapa perusahaan farmasi. Dana penanganan krisis ini yang dipakai Perppu (1/2020) kemarin itu ya itu harusnya itu ada investasi besar-besaran untuk vaksin dan pengadaan obat," pungkas Dradjad.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya