Berita

Tindakan Stafsus Presiden Jokowi, Andi Taufan, pancing kegeraman publik/Net

Politik

Sikap Stafsus Milenial Jokowi Tunjukkan Administrasi Di Lingkaran Istana Tidak Profesional!

RABU, 15 APRIL 2020 | 08:45 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Tindakan sembrono yang dilakukan Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) Bidang Ekonomi dan Keuangan, Andi Taufan Garuda Putra, seolah menunjukkan bahwa administrasi di lingkaran Istana tidak dikelola dengan baik.

Bagaimana tidak, publik dikejutkan oleh dugaan pencatutan kop surat Sekretaris Kabinet (Setkab) yang dilakukan oleh orang dekat kepala negara.

Begitu disampaikan Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (15/4).


"Inti sebenarnya dari surat stafsus milenial itu adalah administrasi dan power di sekitar Istana dikelola dengan tidak profesional dan kompeten. Dan ini sudah bolak-balik terjadi. Mulai I don’t read what I sign, pernyataan berkali-berkali direvisi, dan lain-lain. Ini baru yang diketahui publik. Belum yang tidak," kata Jansen Sitindaon.

Menurut dia, masyarakat dibuat curiga ada dugaan kepentingan bisnis terselubung dengan meminta dukungan kerja sama relawan desa oleh PT Amartha yang notabene perusahaan milik Andi Taufan. Terlebih, surat itu ditujukan ke level Kecamatan.  

Hal ini, lanjut Jansen, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Karena itu, masyarakat berhak dan wajib bertanya juga meminta pertanggungjawaban Stafsus Milenial Presiden Jokowi itu.

"Terus kita mau apa? Yang bisa kita lakukan sebagai rakyat yang dipimpin ya ingatkan. Bapak di rumah saja kadang kita ingatkan. Bisa karena dia tidak tahu, dia lupa atau karena dia memang salah. Soal didengar apa tidak urusan dialah itu. Jika dalam kata-kata mengingatkan itu ada kritiknya itulah Demokrasi," pungkasnya.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya