Tindakan Stafsus Presiden Jokowi, Andi Taufan, pancing kegeraman publik/Net
Tindakan sembrono yang dilakukan Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) Bidang Ekonomi dan Keuangan, Andi Taufan Garuda Putra, seolah menunjukkan bahwa administrasi di lingkaran Istana tidak dikelola dengan baik.
Bagaimana tidak, publik dikejutkan oleh dugaan pencatutan kop surat Sekretaris Kabinet (Setkab) yang dilakukan oleh orang dekat kepala negara.
Begitu disampaikan Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (15/4).
"Inti sebenarnya dari surat stafsus milenial itu adalah administrasi dan
power di sekitar Istana dikelola dengan tidak profesional dan kompeten. Dan ini sudah bolak-balik terjadi. Mulai
I don’t read what I sign, pernyataan berkali-berkali direvisi, dan lain-lain. Ini baru yang diketahui publik. Belum yang tidak," kata Jansen Sitindaon.
Menurut dia, masyarakat dibuat curiga ada dugaan kepentingan bisnis terselubung dengan meminta dukungan kerja sama relawan desa oleh PT Amartha yang notabene perusahaan milik Andi Taufan. Terlebih, surat itu ditujukan ke level Kecamatan.
Hal ini, lanjut Jansen, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Karena itu, masyarakat berhak dan wajib bertanya juga meminta pertanggungjawaban Stafsus Milenial Presiden Jokowi itu.
"Terus kita mau apa? Yang bisa kita lakukan sebagai rakyat yang dipimpin ya ingatkan. Bapak di rumah saja kadang kita ingatkan. Bisa karena dia tidak tahu, dia lupa atau karena dia memang salah. Soal didengar apa tidak urusan dialah itu. Jika dalam kata-kata mengingatkan itu ada kritiknya itulah Demokrasi," pungkasnya.
