Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Keuangan, Andi Taufan Garuda Putra/Net
Terbongkarnya surat menyurat Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Keuangan, Andi Taufan Garuda Putra yang menggunakan kop Sekretariat Kabinet dengan 'menitip' perusahaannya, PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) ke camat seluru Indonesia sebagai relawan Covid-19 menjadi fakta yang miris.
Sebab, tindakan Andi Taufan tersebut dinilai membuka tabir sepak terjang para staf milenial yang resmi diumumkan Presiden Joko Widodo November 2019 silam.
"Kasihan stafsus melenial ini, akibat satu stafsus milenial semua jadi kena. Pada ketahuan dan dikuak main proyeknya," kata Ketua Majelis Jaring Aktivis Pro Demokrasi, Iwan Sumule kepada redaksi, Selasa (14/4).
"Buang-buang uang negara ratusan juta per bulan untuk gaji milenial itu. Lihat saja peran dan kelakuan stafsus milenial yang baru-baru ini terkuak. Merusak tatanan birokrasi kenegaraan, main proyek pula," sambungnya.
Ia mengamini kejadian serupa bukan kali pertama terjadi. Menurut Ketua DPP Gerindra ini, penggunaan kop surat berlogo garuda juga pernah dilakukan oleh Staf Khusus lain.
"Pernah juga dilakukan Jubir Fadjroel Rachman. Tak paham penggunaan dan administrasi negara," tegasnya.
Bahkan di tengah carut-marutnya tatanan staf di bawah Presiden Joko Widodo ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga baru-baru ini mengangkat Yustinus Prastowo sebagai Staf Khusus bidang Komunikasi Strategis.
"Yang lagi lucu, Menkeu SMI (Sri Mulyani) suruh menghemat anggaran, tapi malah angkat stafsus baru. Tanda pemborosan, juga sepertinya SMI sudah tak mampu kerja, maka perlu stafsus. Iya gak sih?" tegasnya.
Dengan rentetan peristiwa ini, Iwan Sumule pun meminta pemerintah untuk mengurangi para pejabat sekelas Stafsus untuk mengurangi beban keuangan negara yang tengah mengalami kesulitan.
"Kebijakan Menkeu SMI selalu jadi beban bangsa dan negara. Jadi langkah yang super keliru jika masih saja mempertahankan dan berharap Menkeu SMI bisa kerja untuk sejahterakan rakyat. Stafsus mesti dikurangi," tandasnya.
