Kritis Ke Pemerintah, Wajar Fraksi PKS Dan Demokrat Tidak Diajak Gabung Satgas

Tidak dilibatkannya Fraksi PKS dan Partai Demokrat dalam Satgas Lawan Covid-19 yang dibentuk oleh anggota DPR lintas fraksi, sudah tidak heran lagi.

Sebab, kedua parpol itu selalu kritis terhadap pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin saat berbicara dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (14/4).

"Tidak terlalu aneh. Karena PKS dan Demokrat termasuk fraksi yang kritis terhadap pemerintah. Jadi ya tak diajak," ujar Ujang Komarudin.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini menilai, jika PKS dan Demokrat dilibatkan dalam struktur kepengurusan satgas dikhawatirkan akan terjadi miss orientasi ke depannya.

Mengingat, kedua parpol itu adalah parpol non koalisi alias oposisi pemerintah.

"Yang diajak pasti fraksi-fraksi pendukung pemerintah. Itulah politik. Yang berbeda tidak diajak. Yang sama diajak," kata Ujang Komarudin.

Lebih lanjut, sekalipun pembentukan satgas itu bukan atas nama DPR secara kelembagaan, namun DPR seolah sedang menunjukkan polarisasi yang jelas kepada masyarakat bahwa PKS-Demokrat itu partai oposisi.

"Walaupun tak resmi atas nama DPR. Disitulah terletak polarisasi antara partai koalisi dan partai pengkritik pemerintah," tutup Ujang Komarudin.