Berita

Nasir Djamil/Istimewa

Politik

Usulkan Menhub Bikin Jok Tambahan Buat Ojol, Nasir Djamil: Kalau Nggak Siap, Ikuti Arahan Menkes

SELASA, 14 APRIL 2020 | 09:25 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Nasir Djamil, prihatin dengan kebijakan dua menteri yang saling bertentangan mengenai operasional ojek online (ojol) saat pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Menteri senior dan junior ini tidak melihat rakyat kebingungan. Mereka tidak punya persepsi yang sama, tidak punya misi yang sama menghadapi virus corona. Ini sangat disayangkan. Kenapa kemudian ada perbedaan dua kebijakan menteri tersebut,” kata Nasir Djamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (14/4).

Pernyataan keras tersebut, kata Nasir, bukan menunjukkan kebencian terhadap dua kementerian. Melainkan untuk evaluasi bersama agar Indonesia lebih baik dalam menghadapi pandemik Covid-19.


“Artinya ini Kabinet Indonesia Maju, tapi tak seperti maju. Saya mengatakan ini bukan karena benci dengan pemerintah. Kan rakyat bingung, karena kebijakan yang diterapkan. Nah kalau kebijakan enggak harus diterapkan, biarkan saja beda-beda. Silakan saja beda-beda kebijakannya. Ini harus diterapkan, bingung nanti yang di lapangan,” urainya.

Nasir Djamil menyesalkan adanya perbedaan kebijakan antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan yang sama-sama memiliki fungsi dan peran penting dalam penanganan Covid-19 ini.

“Seharusnya lebih bagus, memberikan bantuan kepada mereka (ojol), mereka dibantu Perppu untuk menghidupi dirinya selama pandemik ini, itu lebih manusiawi,” katanya.

Dia pun meminta agar Menteri Perhubungan Ad Interim, Luhut Binsar Pandjaitan, untuk membuat tambahan jok di belakang agar physical distancing terlaksana dan ojol tetap beroperasi.

“Kalau begini aja, Menkes kan menyururuh physical distancing, jaga jarak. Kalau Menhub bolehkan, tolong Menhub buat tempat duduk motor di belakangnya lagi. Sehingga kendaraan memenuhi standar Menkes. Kalau Menhub siap menyediakan fasilitas itu ya sudah siapkan. Kalau nggak siap, harus ikut Menkes. Beri kebutuhan pokok di tengah pandemik, kebutuhan mereka,” tutupnya.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Terkuak Dugaan Penggelembungan Anggaran Makan Minum di DPRD Bandar Lampung

Senin, 20 April 2026 | 02:07

Pramono Siapkan PPSU Khusus Ikan Sapu-Sapu

Senin, 20 April 2026 | 01:47

Jual Beli Rekening Bisa Dijerat Pidana!

Senin, 20 April 2026 | 01:26

HKTI: Kondisi Riil Stok Beras Melimpah

Senin, 20 April 2026 | 01:01

Pramono Tegaskan Jadi Gubernur untuk Semua Kelompok, Agama, dan Golongan

Senin, 20 April 2026 | 00:28

MUI Kawal Ketat Proyek Islamic Center

Senin, 20 April 2026 | 00:13

Projo Klaim Jokowi Menang Berkat Rekam Jejak, Bukan Jasa Jusuf Kalla

Senin, 20 April 2026 | 00:01

Wicked Problem di Balik Motor Listrik MBG

Minggu, 19 April 2026 | 23:43

JK Diduga Masih Simpan Kartu Rahasia Jokowi

Minggu, 19 April 2026 | 23:34

Nabung Jantung

Minggu, 19 April 2026 | 23:26

Selengkapnya