Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Nasir Djamil, prihatin dengan kebijakan dua menteri yang saling bertentangan mengenai operasional ojek online (ojol) saat pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
“Menteri senior dan junior ini tidak melihat rakyat kebingungan. Mereka tidak punya persepsi yang sama, tidak punya misi yang sama menghadapi virus corona. Ini sangat disayangkan. Kenapa kemudian ada perbedaan dua kebijakan menteri tersebut,†kata Nasir Djamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (14/4).
Pernyataan keras tersebut, kata Nasir, bukan menunjukkan kebencian terhadap dua kementerian. Melainkan untuk evaluasi bersama agar Indonesia lebih baik dalam menghadapi pandemik Covid-19.
“Artinya ini Kabinet Indonesia Maju, tapi tak seperti maju. Saya mengatakan ini bukan karena benci dengan pemerintah. Kan rakyat bingung, karena kebijakan yang diterapkan. Nah kalau kebijakan enggak harus diterapkan, biarkan saja beda-beda. Silakan saja beda-beda kebijakannya. Ini harus diterapkan, bingung nanti yang di lapangan,†urainya.
Nasir Djamil menyesalkan adanya perbedaan kebijakan antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan yang sama-sama memiliki fungsi dan peran penting dalam penanganan Covid-19 ini.
“Seharusnya lebih bagus, memberikan bantuan kepada mereka (ojol), mereka dibantu Perppu untuk menghidupi dirinya selama pandemik ini, itu lebih manusiawi,†katanya.
Dia pun meminta agar Menteri Perhubungan Ad Interim, Luhut Binsar Pandjaitan, untuk membuat tambahan jok di belakang agar
physical distancing terlaksana dan ojol tetap beroperasi.
“Kalau begini aja, Menkes kan menyururuh
physical distancing, jaga jarak. Kalau Menhub bolehkan, tolong Menhub buat tempat duduk motor di belakangnya lagi. Sehingga kendaraan memenuhi standar Menkes. Kalau Menhub siap menyediakan fasilitas itu ya sudah siapkan. Kalau nggak siap, harus ikut Menkes. Beri kebutuhan pokok di tengah pandemik, kebutuhan mereka,†tutupnya.
