Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono/Istimewa
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merealokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 36,19 triliun. Anggaran tersebut pun telah diserahkan kepada Kementerian Keuangan.
"Jadi dari Rp 120 triliun total anggaran Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2020 direalokasi dan di-refocusing sebesar Rp 36,19 triliun," kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam jumpa pers di Gedung Graha BNPB, Matraman, Jakarta Timur, Senin (13/4).
Basuki Hadimuljono menerangkan, anggaran yang sudah direalokasi berasal dari anggaran belanja Kemenn PUPR sebesar Rp 24,53 triliun. Sumbernya memangkas 50 persen perjalanan dinas, biaya-biaya rapat kerja, seminar dan juga menunda paket-paket proyek yang sedang berjalan.
"Dikembalikan kepada Kementerian Keuangan untuk dialokasikan langsung kepada bansos dan kegiatan lain yang berhubungan langsung dengan Covid-19 sebesar Rp 24,53 triliun," terang Basuki.
Untuk penggunaan dari dana realokasi ini, selain untuk bansos juga dibagi ke beberapa segmen lainnya, yang tentunya masih terkait penanganan Covid-19.
Basuki menyebutkan, realokasi anggarannya juga sudah dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur kesehatan berupa Rumah Sakit Darurat (RSD) di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau. Selain itu juga melengkapi sara prasarana di RSD Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta.
"Total Rp 1,66 triliun. Teridiri untuk apa? Untuk Pulau Galang menyiapakan sarana renovasi. Rehabilitasi rumah sakit darurat Wisma Atlet, untuk pembelian alat-alat pendukung lainnya," terang Basuki.
Kemudian untuk sisanya ialah untuk program Padat Karya Tunai sebesar Rp 10 triliun. Dalam program padat karya ini, pemerintah juga membagi penyalurannya lewat beberapa peruntukan.
"Yang jelas dari Rp 120 triliun direalokasi dan di-
refocusing Rp 36,19 triliun, dengan padat karya sebanya Rp 10 tilirun," demikian Basuki Hadimuljono.
