Berita

Foto:Net

Nusantara

FSB Kikes Sayangkan Perlindungan Terhadap Pekerja Medis Masih Lemah

SABTU, 11 APRIL 2020 | 13:17 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Perlindungan terhadap pekerja medis dan paramedis, mulai dari hulu ke hilir, seperti dokter, perawat, apoteker rumah sakit dan petugas ambulance masih sangat rendah.

Bahkan, di beberapa rumah sakit di beberapa daerah di Sumatera dan Indonesia Timur masih kekurangan Alat Pelindungan Diri (APD).

Selain itu, Federasi Serikat Buruh Kimia, Kesehatan Dan Industri Umum (FSB Kikes) KSBSI juga mencatat ada beberapa dokter yang menuntut diadakan "rapid test" sebagai bentuk pencegahan akan terjangkitnya Covid-19


"Seperti di salah satu daerah di Sumatera Utara dimutasi karena menuntut rapid test kepada pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tersebut," kata Ketua FSB Kikes KSBSI, Andy William Sinaga, Sabtu (11/4).

Pihaknya juga mengamati bahwa selain kelangkaan APD, paramedis dan pekerja di sektor kesehatan tersebut masih kekurangan tambahan vitamin dan insentif berupa tunjungan kinerja sebagaimana janji Presiden Joko Widodo yang akan menaikkan insentif para pekerja kesehatan.

"Kami mencatat 100 lebih kasus diskriminasi terhadap para pekerja medis di seluruh Indonesia berupa ditolak atau dikucilkan di sekitar tempat tinggal, kurang mendapat asupan tambahan vitamin, diusir dari kost-kostan, bahkan ketika meninggal ditolak dimakamkan di daerah tempat tinggalnya," ujar Andy.

FSB Kikes KSBSI mendesak pemerintah agar serius melindungi hak-hak pekerja kesehatan dari Covid 19.

"Lindungi mereka dengan melakukan rapid test di fron linear/IGD/UGD, melindungi dari tindakan diskriminasi dan memenuhi kebutuhan APD terutama fasilitas kesehatan di daerah pelosok, seperti di wilayah Indonesia Timur," demikian Andy.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya