Berita

Foto:Net

Nusantara

FSB Kikes Sayangkan Perlindungan Terhadap Pekerja Medis Masih Lemah

SABTU, 11 APRIL 2020 | 13:17 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Perlindungan terhadap pekerja medis dan paramedis, mulai dari hulu ke hilir, seperti dokter, perawat, apoteker rumah sakit dan petugas ambulance masih sangat rendah.

Bahkan, di beberapa rumah sakit di beberapa daerah di Sumatera dan Indonesia Timur masih kekurangan Alat Pelindungan Diri (APD).

Selain itu, Federasi Serikat Buruh Kimia, Kesehatan Dan Industri Umum (FSB Kikes) KSBSI juga mencatat ada beberapa dokter yang menuntut diadakan "rapid test" sebagai bentuk pencegahan akan terjangkitnya Covid-19


"Seperti di salah satu daerah di Sumatera Utara dimutasi karena menuntut rapid test kepada pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tersebut," kata Ketua FSB Kikes KSBSI, Andy William Sinaga, Sabtu (11/4).

Pihaknya juga mengamati bahwa selain kelangkaan APD, paramedis dan pekerja di sektor kesehatan tersebut masih kekurangan tambahan vitamin dan insentif berupa tunjungan kinerja sebagaimana janji Presiden Joko Widodo yang akan menaikkan insentif para pekerja kesehatan.

"Kami mencatat 100 lebih kasus diskriminasi terhadap para pekerja medis di seluruh Indonesia berupa ditolak atau dikucilkan di sekitar tempat tinggal, kurang mendapat asupan tambahan vitamin, diusir dari kost-kostan, bahkan ketika meninggal ditolak dimakamkan di daerah tempat tinggalnya," ujar Andy.

FSB Kikes KSBSI mendesak pemerintah agar serius melindungi hak-hak pekerja kesehatan dari Covid 19.

"Lindungi mereka dengan melakukan rapid test di fron linear/IGD/UGD, melindungi dari tindakan diskriminasi dan memenuhi kebutuhan APD terutama fasilitas kesehatan di daerah pelosok, seperti di wilayah Indonesia Timur," demikian Andy.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya