Berita

Adhie M. Massardi/Net

Politik

Kapolri Harus Dengar Jenderal SBY, Segera Revisi Telegram Penegakan Hukum Penghina Presiden

KAMIS, 09 APRIL 2020 | 18:59 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Presiden keenam RI, Jenderal TNI (Purn) Prof. Susilo Bambang Yudhoyono menyesalkan terjadi ketegangan antara elemen masyarakat dengan para pejabat pemerintah di tengah pandemik virus corona (Covid-19).

SBY tambah khawatir karena ketegangan itu bahkan disertai dengan ancaman untuk "mempolisikan" warga yang salah bicara. Khususnya yang dianggap melakukan penghinaan kepada Presiden dan para pejabat negara.

Baca: SBY: Indonesia Harus Bersatu, Dan Fokus Pada Penghentian Penyebaran Virus Corona


Sejak awal, dan kini ditambah dengan kekhawatiran SBY, Polri dalam hal ini Kapolri Jenderal Idham Azis didesak mencabut atau paling tidak merevisi Surat Telegram Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1.2020 per tanggal 4 April 2020 terkait penanganan kejahatan di ruang siber selama penanganan Covid-19.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M. Massardi mengatakan, sesudah tidak menjabat lagi sebagai presiden, SBY jarang memberikan keterangan panjang lebar di media. Itu artinya, SBY melihat saat ini ada persoalan yang sangat serius.

Selain menjabat presiden dua periode, SBY bukan jenderal kaleng-kalang, dia pernah menjabat Kepala Staf Teritorial, tentu sangat paham peta politik dan sosial nasional. Sehingga amatan pria yang dihormati dan disegani di kalangan TNI itu bisa mencerminkan pandangan korps hijau.

"SBY orangnya sangat hati-hati. Sehingga kalau dia sudah berpendapat seperti itu, berarti ada persoalan yang sangat serius. Ingat, dia itu mantan presiden dan jenderal TNI," ujar Adhie M. Massardi kepada redaksi, Kamis petang (9/4).

Dengan demikian, saran Adhie M. Massardi, Kapolri harus segera merespons dengan sangat serius catatan-catatan SBY tersebut.

"Tidak ada lain bagi Kapolri kecuali segera mengevaluasi poin-poin telegram yang membuat SBY resah. Ini harus direspons secara cepat dan terbuka," tutur dia.

Dengan demikian, lanjut mantan Jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini, kerisauan SBY akan adanya masalah antara elemen masyarakat dengan para pejabat pemerintah, bisa segera dinetralisir.

"Sehingga semua anak bangsa bisa kuat dan kompak tanpa ada sangka dalam penanggulangan Covid-19," demikian Adhie M. Massardi.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Tanpa Rompi dan Borgol Saat Ditahan, DPP IMM Minta Kejagung Tak Istimewakan Febrie

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:43

Belum Sebulan IPO, Direktur RANS Tiba-tiba Mundur

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:30

Revitalisasi Pengurus AMPI Perkuat Konsolidasi Organisasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:26

Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong, KPK Geledah Kediaman Kadis PUPR Bengkulu

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:09

Zulhas: Swasembada Pangan Bukan Sekadar Ekonomi, tapi Kehormatan Bangsa

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:07

PDIP Jatim Hadirkan RedTalks, Wadah Masyarakat Sampaikan Aspirasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:54

Sekolah Nasional Terintegrasi: Resep Medis Kuratif Pendidikan dan Kesehatan Anak

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:39

Tak Pakai Borgol dan Rompi, PB PMII: Febrie Adriansyah Cetak Sejarah

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:35

TB Hasanuddin: Jangan Akali Putusan MK dengan Bebani Pelanggan

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:59

Lodewijk: Ancaman Indonesia Kini Bukan Hanya Perang, tapi Ekonomi hingga Iklim

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:49

Selengkapnya