Berita

Adhie M. Massardi/Net

Politik

Kapolri Harus Dengar Jenderal SBY, Segera Revisi Telegram Penegakan Hukum Penghina Presiden

KAMIS, 09 APRIL 2020 | 18:59 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Presiden keenam RI, Jenderal TNI (Purn) Prof. Susilo Bambang Yudhoyono menyesalkan terjadi ketegangan antara elemen masyarakat dengan para pejabat pemerintah di tengah pandemik virus corona (Covid-19).

SBY tambah khawatir karena ketegangan itu bahkan disertai dengan ancaman untuk "mempolisikan" warga yang salah bicara. Khususnya yang dianggap melakukan penghinaan kepada Presiden dan para pejabat negara.

Baca: SBY: Indonesia Harus Bersatu, Dan Fokus Pada Penghentian Penyebaran Virus Corona


Sejak awal, dan kini ditambah dengan kekhawatiran SBY, Polri dalam hal ini Kapolri Jenderal Idham Azis didesak mencabut atau paling tidak merevisi Surat Telegram Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1.2020 per tanggal 4 April 2020 terkait penanganan kejahatan di ruang siber selama penanganan Covid-19.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M. Massardi mengatakan, sesudah tidak menjabat lagi sebagai presiden, SBY jarang memberikan keterangan panjang lebar di media. Itu artinya, SBY melihat saat ini ada persoalan yang sangat serius.

Selain menjabat presiden dua periode, SBY bukan jenderal kaleng-kalang, dia pernah menjabat Kepala Staf Teritorial, tentu sangat paham peta politik dan sosial nasional. Sehingga amatan pria yang dihormati dan disegani di kalangan TNI itu bisa mencerminkan pandangan korps hijau.

"SBY orangnya sangat hati-hati. Sehingga kalau dia sudah berpendapat seperti itu, berarti ada persoalan yang sangat serius. Ingat, dia itu mantan presiden dan jenderal TNI," ujar Adhie M. Massardi kepada redaksi, Kamis petang (9/4).

Dengan demikian, saran Adhie M. Massardi, Kapolri harus segera merespons dengan sangat serius catatan-catatan SBY tersebut.

"Tidak ada lain bagi Kapolri kecuali segera mengevaluasi poin-poin telegram yang membuat SBY resah. Ini harus direspons secara cepat dan terbuka," tutur dia.

Dengan demikian, lanjut mantan Jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini, kerisauan SBY akan adanya masalah antara elemen masyarakat dengan para pejabat pemerintah, bisa segera dinetralisir.

"Sehingga semua anak bangsa bisa kuat dan kompak tanpa ada sangka dalam penanggulangan Covid-19," demikian Adhie M. Massardi.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya