Berita

Wakil Ketua Baleg DPR RI, Willy Aditya/Repro

Politik

Baleg DPR: Kami Tidak Kucing-kucingan Bahas RUU Ciptaker

KAMIS, 09 APRIL 2020 | 05:18 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah melakukan rapat pleno mengenai omnibus law RUU Cipta Kerja. Dalam pleno tersebut, ada beberapa hal yang disepakati, salah satunya mengagendakan rapat kerja bersama pemerintah dalam waktu dekat.

"Kami akan melakukan rapat kerja bersama pemerintah, khususnya menanyakan kesiapan pemerintah dalam kondisi pandemik Covid-19. Bagaimana, apakah ini akan sesuai dengan target yang sebelumnya yang sudah diberikan presiden atau akan ada perubahan-perubahan target," kata Wakil Ketua Baleg DPR RI, Willy Aditya dalam keterangan persnya, Rabu (8/4).

Ke depan, pihaknya memastikan akan membuka ruang seluas-luasnya terhadap publik dalam pembahasan RUU Cipta Kerja, termasuk kepada pihak yang kontra dengan pembahasan RUU Ciptaker.


"Baleg melakukan uji publik dengan artian menjadi fasilitator yang baik dari keinginan pemerintah yang ingin menerapkan basis demokrasi ekonomi dengan kemudahan investasi dan birokratisasi perizinan dengan aspirasi-aspirasi yang berkembang, khususnya dari serikat pekerja," sambungnya.

Di sisi lain, pihaknya mengaku selama ini telah menerima beragam protes dan penolakan yang disampaikan melalui sms maupun pesan WhatsApp terhadap pembahasan omnibus law di tengah pandemik Covid-19.

"Ini yang kami dialogkan, Baleg tidak melakukan kucing-kucingan, kita belajar betul dari apa yang sudah terjadi dari masa lalu. Dari rapat pimpinan, kami akan membuka channel khusus untuks setiap rapat, kita serap aspirasi baru dan diformulasikan ke DIM oleh masing-masing fraksi," tegasnya.

Bahkan politisi Nasdem ini tidak menutup kemungkinan dalam pembahasannya nanti, akan ada perubahan RUU secara ekstrem.

"Partisipasi publik benar-benar bisa dilibatkan secara maksimal, bahkan sampai pada pilihan-pilihan ekstrem bagaimana dalam raker terjadi perubaha-perubahan substansial, tentunya setelah ada masukan dari semua kelompok, baik yang terdampak langsung maupun tidak langsung. Prinsipnya kami jadi fasilitator," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

UPDATE

Komisi I DPR: Kisruh Rating IGRS di Steam Picu Kegaduhan

Rabu, 08 April 2026 | 19:50

JK Jangan jadi Martir Pemecah Belah Bangsa

Rabu, 08 April 2026 | 19:41

Narasi Pesimis di Tengah Gejolak Global Ganggu Stabilitas Nasional

Rabu, 08 April 2026 | 19:19

Ulama Dukung Wacana BNN Larang Vape

Rabu, 08 April 2026 | 19:18

KAMMI: Kerusakan Lingkungan Tidak Bisa Selesai di Ruang Diskusi

Rabu, 08 April 2026 | 19:05

WFH Momentum Perkuat Layanan Digital

Rabu, 08 April 2026 | 19:02

Motor Listrik Operasional SPPG Sudah Direncanakan Sejak 2025

Rabu, 08 April 2026 | 19:00

Harus Melayani, Kader PKB Jangan jadi Tamu 5 Tahunan

Rabu, 08 April 2026 | 18:51

JK Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli Buat Akhiri Polemik

Rabu, 08 April 2026 | 18:44

7 Menu Warteg Paling Dicari Orang Indonesia

Rabu, 08 April 2026 | 18:42

Selengkapnya