Berita

Mantan Jurubicara Presiden Gus Dur, Adhie Massardi/Net

Politik

Adhie Massardi: Rakyat Butuh EO Untuk Kumpulkan Ketum Parpol Evaluasi Kerja Pemerintah Tangani Covid-19

KAMIS, 09 APRIL 2020 | 02:27 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Butuh keterlibatan semua pihak dalam menghadapi wabah virus corona atau Covid-19 yang kini menjangkit tanah air.

Salah satu yang perlu turun tangan adalah pimpinan partai politik. Kehadiran para ketua umum parpol dinilai perlu untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah dalam menghadapi Covid-19 yang kini korbannya terus bertambah.

"Rakyat Indonesia butuh EO event organizer yang bisa hadirkan ketua-ketua parpol guna evaluasi kinerja pemerintah mengatasi pandemi virus komunis China Covid-19," kata mantan Jurubicara Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Adhie Massardi di akun Twitternya, Kamis (9/4).


"Apakah sudah on the track sehingga tak mungkin menginfeksi mereka dan keluarga, serta anggota parpol dan keluarga?" sambungnya.

Pertemuan para pimpinan partai politik juga perlu untuk mengetahui apakah ke depan mereka berani mengkritik kebijakan pemerintah jika memang tak sesuai.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini pun menyinggung mengenai Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020 di mana dalam telegram tersebut, pihak-pihak yang menghina Presiden Joko Widodo maupun pejabat pemerintah lainnya dalam upaya penanganan virus corona bakal dikenakan sanksi pidana.

"Apabila dalam pertemuan itu para ketua parpol mengkritik pemerintah dan mencela para pejabatnya dalam menangani pandemi Covid-19, lalu dianggap menghina pejabat tinggi negara kemudian ditangkap aparat, mungkin bisa jadi hiburan bagi kita di tengah kecemasan nasional," tandasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya