Berita

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD/Net

Politik

Bantah Abai Tangani Corona, Mahfud MD: Kami Tidak Main-main, Bisa Dicek Jejak Digital

RABU, 08 APRIL 2020 | 03:57 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pemerintah tidak main-main dalam menangani virus corona baru atau Covid-19 ini. Untuk membuktikannya bisa dicek di jejak digital.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD dalam merespons tudingan kepada pemerintah yang dianggap tidak serius.

"Sebagai buktinya, pada 25 Januari, pemerintah jemput orang ke Wuhan. Pakai pesawat khusus," terang Mahfud di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) TVOne, Selasa, (7/4).


Ia menjabarkan beberapa rekam jejak sikap pemerintah dalam penanganan virus yang berasal dari Wuhan, China ini.

"Kita jemput, ramai di Natuna, sama orang Natuna ditolak. Itu bulan Januari akhir, jangan dibilang baru bulan Maret. Bulan Januari sudah jemput orang," ujarnya dilansir Kantor Berita RMOLBanten.

Selanjutnya, pada 6 Februari, pemerintah sudah mengumumkan akan membangun rumah sakit khusus penyakit menular. "Kita tidak pernah main-main dengan itu sejak awal," katanya.

Mahfud juga mengakui bahwa pemerintah menganggap virus corona tidak terlalu berat karena ada semacam kesepakatan di antara mereka untuk tidak membuat masyarakat panik. Hal itu kata Mahfud, merujuk pada pernyataan Badan Kesehatan Dunia atau WHO yang menyebut panik membuat hilangnya separuh imunitas masyarakat.

"Yang mati-mati itu yang panik-panik," tegasnya.

Di sisi lain, ia mengakui pemerintah sempat kesulitan dalam hal peralatan penanganan virus corona.

"Sampai hari ini, seluruh dunia rebutan, kita rebutan dengan AS. Rebutan ventilator. Ini bukan gejala Indonesia saja, seluruh dunia. Konon, 80 persen korban meninggal enggak pakai ventilator," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

UPDATE

Komisi I DPR: Kisruh Rating IGRS di Steam Picu Kegaduhan

Rabu, 08 April 2026 | 19:50

JK Jangan jadi Martir Pemecah Belah Bangsa

Rabu, 08 April 2026 | 19:41

Narasi Pesimis di Tengah Gejolak Global Ganggu Stabilitas Nasional

Rabu, 08 April 2026 | 19:19

Ulama Dukung Wacana BNN Larang Vape

Rabu, 08 April 2026 | 19:18

KAMMI: Kerusakan Lingkungan Tidak Bisa Selesai di Ruang Diskusi

Rabu, 08 April 2026 | 19:05

WFH Momentum Perkuat Layanan Digital

Rabu, 08 April 2026 | 19:02

Motor Listrik Operasional SPPG Sudah Direncanakan Sejak 2025

Rabu, 08 April 2026 | 19:00

Harus Melayani, Kader PKB Jangan jadi Tamu 5 Tahunan

Rabu, 08 April 2026 | 18:51

JK Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli Buat Akhiri Polemik

Rabu, 08 April 2026 | 18:44

7 Menu Warteg Paling Dicari Orang Indonesia

Rabu, 08 April 2026 | 18:42

Selengkapnya