Berita

Jubir penanganan Covid-19, Achmad Yurianto/Repro

Nusantara

Kenapa PSBB Diterapkan Di DKI Jakarta? Ini Kata Jubir Covid-19

SELASA, 07 APRIL 2020 | 17:34 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pengajuan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Provinsi DKI Jakarta telah disetujui Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan.

Jurubicara pemerintah untuk penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Achmad Yurianto menyampaikan tujuan penerapan PSBB yang pihaknya setujui untuk Pemprov DKI Jakarta.

Katanya, penerapan PSBB di DKI ini terkait dengan upaya meminimalisir potensi penularan Covid-19. Sebab, masih banyak Orang Tanpa Gejala (OTG) yang belum menerapakan kebijakan ini secara disiplin.


"Tujuan dari PSBB adalah betul-betul memberikan jaminan, bahwa rantai penularan Covid-19 ini bisa kita putuskan dengan secara bersama-bersama ,secara disiplin mematuhinya," kata Achmad Yurianto di Gedung Graha BNPB, Matraman, Jakarta Timur, Selasa (7/4).

Lebih lanjut, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan ini memaparkan definisi dari PSBB yang sudah mulai berlaku di DKI Jakarta.

"Artinya ini adalah upaya yang lebih berskala besar, terkait dengan himbauan pemerintah untuk tetap belajar dari rumah, bekerja dari rumah dan beribadah dari rumah," ungkap Achmad Yurianto.

Adapun secara tekhnis, Achmad Yurianto menyebutkan contoh penerapan PSBB. Misalnya, membatasi kegiatan-kegiatan yang berkerumun. Baik dengan alasan kesenian, alasan budaya, alasan pertandingan olahraga, ataupun alasan-alasan serupa lainnya.

"Oleh karena itu kita semuanya bersama-sama untuk memutuskan rantai penularan ini, dengan cara tidak melakukan mobilisasi sosial untuk kepentingan apapun apabila tidak diperlukan," pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Permintaan Chip AI Dongkrak Saham Intel hingga 24 Persen

Sabtu, 25 April 2026 | 12:18

Apa Itu UNCLOS? Dasar Hukum Jadi Acuan Indonesia di Selat Malaka

Sabtu, 25 April 2026 | 12:03

Purbaya Siap Geser hingga Non-Job Pegawai Pajak Bermasalah

Sabtu, 25 April 2026 | 12:02

Jalan Mulus Kevin Warsh ke Kursi The Fed, Dolar AS Langsung Terkoreksi

Sabtu, 25 April 2026 | 11:45

Subsidi Motor Listrik Disiapkan Lagi, Pemerintah Bidik 6 Juta Unit

Sabtu, 25 April 2026 | 11:16

IHSG Sepekan Anjlok 6,61 Persen, Kapitalisasi Pasar Menciut Jadi Rp12.736 Triliun

Sabtu, 25 April 2026 | 10:59

Rupiah Melemah, DPR Desak Pemerintah Jaga Daya Beli Rakyat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:48

Wamen Ossy Gaspol Benahi Layanan Pertanahan: Target Tanpa Antrean dan Lebih Cepat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:27

Ketergantungan pada Figur, Cermin Lemahnya Demokrasi Internal Parpol

Sabtu, 25 April 2026 | 10:02

Netanyahu Akui Sempat Jalani Terapi Kanker Secara Diam-diam

Sabtu, 25 April 2026 | 09:51

Selengkapnya